Dampak Penutupan Sunan Kuning
SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggelar sosialisasi penutupan lokalisasi Sunan Kuning (SK) di Balai Pertemuan Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Selasa (18/6) malam. Kegiatan itu dihadiri wanita pekerja seks (WPS), pemilik karaoke, Ketua RT dan RW di wilayah setempat.
Dalam pertemuan tersebut Pemkot diwakili Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Semarang. Terkait rencana penutupan tempat lokalisasi pertengahan Agustus nanti, mendapat respon penolakan dari beberapa mucikari. Apalagi, pesangon yang dijanjikan oleh pemerintah kepada WPS sebesar Rp 5 juta dirasa belum cukup.
Salah satu mucikari SK Lia,56, mengatakan, jumlah pesangon yang akan diberikan pemerintah kepada WPS tidak sepadan dengan resiko nasib para pekerja setelah penggusuran. Ditambah dengan image di lingkungan masyarakat yang kurang baik membuatnya ragu bagaimana nasib para pekerja setelah lokalisasi ini digusur
“Kebanyakan dari WPS mempunyai pendidikan yang rendah. Hal itu membuat para pekerja bingung. Tidak mudah seorang mantan WPS mendapatkan pekerjaan lain,” jelasnya.
Menurutnya, penggusuran Sunan Kuning akan membuat WPS semakin tidak terkendali. Hal itu dikarenakan tidak ada tempat yang legal untuk dijadikan lokalisasi. “Nanti Kota Semarang malah semakin kotor mas. Banyak WPS ilegal yang berada di jalan-jalan sekitar Semarang. Tentunya hal tersebut malah membuat image Kota Semarang semakin buruk,” paparnya.
Ia mengaku, belum siap jika SK akan digusur. Hal itu disebabkan banyak tanggung jawab dipikul terutama untuk menyekolahkan anak-anaknya. Menurutnya, bagi sebagian penguin, SK tidak hanya dijadikan sebagai tempat lokalisasi, namun juga tempat untuk berjualan baju dan juga makanan. “Saya berharap agar pemerintah dapat bijak. Ini menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau digusur malah membuat Kota Semarang semakin kotor karena nantinya akan banyak WPS yang ada di jalan,” ucapnya.(mg2/lut)
