JEPARA, Joglo Jateng – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Maarif meminta pemerintah untuk mengatur regulasi terkait munculnya aplikasi e-commerce baru. Sebab, hal tersebut bisa mengancam produk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).
Diketahui, belakangan ramai diperbincangkan kehadiran e-commerce Temu. Aplikasi yang didukung perusahaan asal China PDD Holdings itu bisa menghubungkan produk-produk dari pabrik kepada pembeli. Tidak ada lagi reseller, affiliator, dan pihak ketiga dalam rantai pasok tersebut, sehingga mengancam UMKM di Indonesia.
“Itu kewenangan pusat, seyogyanya memang diantisipasi berupa kebijakan atau undang-undang. Jika tidak, eksistensi UMKM akan mati digerus aplikasi Temu,” papar Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD kepada Joglo Jateng, Senin (24/6/2024).
Apabila tidak, lanjutnya, aplikasi Temu bakal merongrong industri UMKM lokal Jepara. Sebab, aplikasi tersebut dinilai lebih berbahaya daripada TikTok Shop yang sebelumnya juga mengancam.
Di sisi lain, pihaknya saat ini sedang berupaya menyeimbangkan antara pasar tradisional dan modern yang ada di Jepara. Di antaranya melalui Peraturan Daerah (Perda) Penataan Pasar Rakyat dan Toko Modern.
“Jepara sendiri, baru mengelola keseimbangan antara pasar tradisional dengan modern dengan kebijakan 30 persen dari swalayan merupakan produk lokal Jepara. Hal ini tertuang dalam Perda Penataan Pasar Rakyat dan Toko Modern,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia (HIPMI) Jepara, Zaenal Afrodi menyatakan, dunia digital memang memiliki dampak negatif sepanjang Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mumpuni. Oleh karena itu adanya e-commerce perlu diimbangi dengan SDM Jepara yang mumpuni.
“Peningkatan kapasitas atau SDM sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah. UMKM tergerus seperti ini seharusnya bisa diantisipasi. Semoga dengan generasi muda yang mumpuni secara kapasitas dan kapabilitas dapat membuat Jepara mampu mengikuti gerak teknologi,” ucapnya. (map/gih)
