KUDUS, Joglo Jateng – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten terus ikut mendorong kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya dengan mengantarkan wiyata bakti agar bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus tengah membuka pendaftaram formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembukaan PPPK. Adapun formasi PPPK yang dibuka oleh Pemkab Kudus pada tahun ini, meliputi 319 lowongan tenaga teknis PPPK, 281 lowongan guru PPPK, dan 100 lowongan Nakes.
Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan menyebutkan, formasi PPPK telah diusulkan baik itu guru tidak tetap (GTT), penjaga sekolah, petugas perpustakaan, tenaga tata usaha (TU), hingga admin dapodik. Dengan harapan mereka memiliki ruang informasi untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Masih banyak para pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih jauh dari layak kesejahteraannya. Sehingga kami berharap melalui adanya pembukaan PPPK ini bisa menjembatani mereka,” ujarnya.
Akan tetapi, kata dia, kebijakan itu tentunya tidak lepas dari anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Demikin itu pihaknya berharap agar formasi yang diusulkan bisa direalisasikan.
“Kuota yang ada tentu tidak lepas dari anggaran keuangan. Tapi kami tetap berharap permintaan PGRI benar-benar dikabulkan yaitu mengalokasikan tenaga kependidikan dalam formasi PPPK,” katanya.
Pihaknya juga tidak menampik kebutuhan guru PPPK masih dibutuhkan. Sebab ketersediaan guru PPPK yang sudah ada saat ini belum cukup. Khususnya kebutuhan guru PPPK di mata pelajaran Bahasa Inggris dan Seni Budaya jenjang SMP.
“Terutama untuk guru PPPK di jenjang SMP, harapannya di tahun ini ada penambahan guru PPPK di mata pelajaran tersebut,” ungkapnya.
Sebagai penyambung lidah masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya para wiyata, dirinya terus mengharapkan agar melalui dibukanya PPPK ini bisa dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman.
“Harapan kami dengan dibukanya PPPK ini para wiyata bisa menyiapkan diri untuk bisa lolos administrasi. Karena secara langsung ini bisa meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan,” paparnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho menjelaskan, usulan untuk memfasilitasi para penjaga sekolah agar masuk dalam PPPK ini telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus. Yakni dengan nama formasi tenaga administrasi.
“Kami juga memfasilitasi para penjaga sekolah untuk masuk dalam data pokok kependidikan (dapodik) agar dapat memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Agar mereka bisa digaji menggunakan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” jelasnya. (cr1/fat)
