SEMARANG, Joglo Jateng – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan Inpres Efisiensi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, tak akan ada pemangkasan anggaran dalam pelaksanaan Inpres Efisiensi tersebut. Hanya saja akan ada realokasi anggaran untuk kegiatan yang sifatnya lebih prioritas.
Pemangkasan yang ada, mengacu pada Inpres Efisiensi, adalah dana transfer 2025 sebesar Rp 127 miliar dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jawa Tengah. Pemangkasan tersebut akan disesuaikan oleh Pemprov Jawa Tengah.
“Sebenernya gak ada pemangkasan, kan direalokasi untuk kegiatan lain yang lebih prioritas. Kita tidak memangkas anggaran, tetapi ada pemangkasan dana transfer di tahun 2025 (dari pemerintah pusat, Red.), ada pengurangan sebesar Rp 127 miliar, itulah yang akan kita sesuaikan,” ungkap Sumarno, belum lama ini.
Kendati begitu, Sumarno mengaku belum ada petunjuk teknis (juknis) perihal Inpres Efisiensi tersebut. Kendati demikian, kata Sumarno, sebelumnya Presiden Prabowo sudah menyebut hal-hal apa saja yang mesti dilakukan efisiensi. Salah satunya adalah perjalanan dinas dan kegiatan studi banding.
Namun, Sumanto mengklaim perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah sudah efisien sejak dulu. Ia pun menyebut, perjalanan dinas di Pemprov Jawa Tengah sudah mengikuti standar Kementerian Keuangan.
“Kalau masalah perjalnana dinas, kita di Jateng dari dulu sudah lakukan secara efisien, karena apa? Pemerintah daerah masing-masing bisa menentukan standar sendiri. Kami dari dulu sudah mengikuti standar dari Kemenkeu,” tegas Sumarno.
Selain diminta untuk efisiensi, Sumarno menyebut Pemprov Jawa Tengah juga diminta melakukan rasionalisasi. Hal itu berkaitan dengan pemberian diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) selama tiga bulan.
“Hubungannya adalah masalah ini, Pemda kemarin diminta memberikan diskon PKB selama tiga bulan. Kita sedang hitung dan itulah yang harus kita efisiensikan. Karena apa? Pendapatannya gak masuk, otomatis belanjanya harus kita kurangi,” tegas Sumarno.
Adapun realokasi anggaran itu akan diarahkan ke bidang prioritas, yang berkaitan dengan pencapaian indikator makro. Dalam hal ini, Sumarno turut menyinggung program kerja Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, yang ia sebut memprioritaskan indikator makro.
“Kita bicara masalah kemiskinan. Kalau anggarannya ditambah kan untuk akselerasi masalah stunting. Programnya Pak Luhtfi lebih banyak mengejar indikator makro, itulah yang akan kita alokasikan ke sana. Termasuk Makan Bergizi Gratis,” terang dia.
Lebih lanjut, Sumarno mengaku tak ada hal-hal yang sifatnya esensial terdampak efisiensi. Seperti penghematan listrik, air, maupun jam kerja ASN yang diperpendek.
“Kita belum sampai ke sana. Kalau masalah efisiensi sumber daya seperti listrik, air, sebenarnya kita tiap bulan sudah melakukan itu karena monitoring dari SDM sudah kita lakukan,” terangnya.
Soal kendaraan dinas, Sumarno menyebut mobilisasi dengan mobil dinas menjadi hal esensial yang sepertinya sulit diefisiensi di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
“Kalau kita di Pemprov banyak aktivitas yang dilakukan di kabupaten/kota, tentu saja kita butuh mobilisasi. Kalau perjalanan dinas di Jateng mungkin bisa dibandingkan dengan provinsi lain, kita sudah cukup efsien. Perjalanan dinas ada yang memang diperlukan, misalnya dari BPBD yang harus ke tempat bencana, itu tentu saja butuh kendaraan, BBM,” tegas dia.
Ia berharap, jangan sampai efisiensi yang diperintahkan ini berujung menganggu hasil yang ingin dicapai.
“Kalau bicara efisiensi itu kan jangan sampai merelokasi anggaran ini itu, tetapi ujungnya menganggu output yang ingin dicapai, kan susahnya itu. Itulah yang kita butuh lebih cermat lagi untuk melakukan efisiensi,” pungkasnya. (luk/adf)
