PEMALANG, Joglo Jateng – Rencana Efisiensi yang berdampak pada pengurangan jam kerja di kantor oleh para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mendapat kritikan dari Anggota DPRD Pemalang Heru Kundhimiarso. Ia menolak keras rencana tersebut dan mendorong agar jam operasional kerja para ASN tetap sesuai aturan, karena menurutnya Work From Anywhere (WFA) tidak perlu dilakukan.
Anggota Fraksi PKB DPRD Pemalang yang biasa disapa KN itu mengatakan dengan tegas, keputusan kebijakan WFA imbas dari efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan oleh Pemkab. Sebab, jika para ASN tidak berada di tempat, maka ada kemungkinan proses layanan masyarakat di OPD-OPD yang bersentuhan langsung dengan mereka akan terganggu.
Oleh karena itu, dirinya berharap pelaksanaan WFA dari Surat Edaran BKD Pemalang dapat ditinjau ulang. Jika sesuai dengan surat itu, maka para ASN hanya diwajibkan bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) selama 3 hari, dua hari sisanya mereka diberikan pilihan untuk WFA.
“Kami jelas mendorong birokrasi agar mempertimbangkan atau ditinjau ulang kebijakan WFA. Jika hanya 3 hari kerja apa tidak mengganggu pelayanan masyarakat, terutama di OPD dengan tingkat layanan tinggi seperti desa, kecamatan dan lainnya,” lugasnya.
Sebelumnya, KN mendorong agar Pemkab Pemalang segera melaksanakan efisiensi anggaran sesuai intruksi presiden. Menurutnya rencana tersebut hal yang baik, agar fokus penataan anggaran bisa terlaksana. Beberapa anggaran yang tidak jelas dapat digeser ke program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, ekonomi dan isu yang saat ini masih menjadi perhatian masyarakat yaitu tentang pengelolaan sampah.
“Kalau efisiensi ini ditempatkan ke bidang atau fokus program jadi hal baik. Apalagi sekarang Pemalang masih butuh banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah,” ujarnya.(fan/sam)
