CILACAP, Joglo Jateng – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap hingga saat ini masih tinggi. Pemkab Cilacap mencatat, dari jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, pada 2023 jumlahnya mencapai 191.000 jiwa atau 10,99 persen. Sedangkan pada 2024 mencapai 186.080 jiwa atau 10,68 persen.
Pj Bupati Cilacap M. Arief Irwanto menyampaikan kepada Komisi C DPRD Provinsi Jateng, saat menerima kunjungan di Pendopo Kabupaten Cilacap, Senin (17/2). Arief berharap, dengan adanya kunjungan dari Komisi C, pihaknya mendapatkan arahan/petunjuk dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kami menyambut baik kedatangan Komisi C DPRD Jateng, agar kami makin mampu mengurangi angka kemiskinan,” terang Pj Bupati Cilacap.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Anton Lami Suhadi mengatakan, persoalan kemiskinan butuh sinergi dengan sejumlah pihak. Dengan begitu, tingkat kemiskinan dapat diminimalisir secara cepat.
“Perlu adanya strategi dalam penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Termasuk, penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, BUMN seperti Pertamina dan PLN, dan BUMD seperti Bank Jateng dan BPR,” jelas Anton.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Sujito mengatakan, tingkat pengangguran yang memicu kemiskinan di Cilacap masih tinggi. Namun, tingkat pengangguran itu masih berada di ranking 2 setelah Kabupaten Brebes.
Lanjut Sujito, untuk langkah konkret, Pemkab Cilacap sudah melakukannya setiap triwulan, diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat seperti pemberian bantuan modal dan alat usaha. Selain itu, penyaluran bansos dan perbaikan sarana/prasarana seperti program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program kelistrikan, dan perbaikan sanitasi.
“Soal CSR, pada 2024 telah tersalurkan sekitar Rp 30 miliar dan Rp 13 miliar di antaranya untuk program pengentasan kemiskinan. Seperti program perbaikan RTLH dari Pertamina dan kelistrikan dari PLN,” papar Sujito.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Muhammad Afif menilai masih perlu adanya evaluasi agar penyaluran bantuannya lebih tepat sasaran. Selain itu, keterpaduan data masyarakat miskin butuh dikaji ulang.
“Kemudian soal kerja sama dalam penyaluran CSR juga perlu lebih diarahkan kembali agar tidak jalan sendiri-sendiri,” pungkas Afif. (all/adf/ul)
