Jepara  

Kepemimpinan Baru, DPRD Jepara Harapkan Pembangunan Agresif dan Progresif

DISKUSI: Sub Koordinator Media Massa Diskominfo Jepara M. Safrudin, Anggota Komisi D DPRD Jepara Haizul Ma’arif, Anggota Komisi C DPRD Bustanul Arif dan Sekretaris Komisi A DPRD Padmono Wisnugroho dalam dialog di Radio Rlisa, belum lama ini. (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Kamis 20 Februari 2025 lalu, Jepara resmi memiliki pemimpin daerah baru. Kepemimpinan Bupati Wiwit dan Wakil Bupati Gus Hajar ini barangkali akan tercatat dalam sejarah bahwa Jepara dipimpin oleh generasi muda. Dipilih sebanyak 85% masyarakat Jepara, tentu pimpinan daerah ini memiliki kekuatan yang mumpuni untuk berakselerasi membangun Jepara.

Hal tersebut dibahas dalam dialog bertajuk Menaruh Harapan Pada Kepemimpinan Jepara Baru di Radio Rlisa pada Senin (24/2). Pembahasan tersebut dipandu oleh moderator M. Safrudin selaku Sub Koordinator Media Massa Diskominfo Kabupaten Jepara.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Bustanul Arif berharap keduanya bisa menjalankan amanah konstitusi yang sudah diundangkan. Ia juga menggarisbawahi perihal sektor infrastruktur yang menjadi tuntutan masyarakat Jepara.

“PR (pekerjaan rumah-red) nya yang sudah kita ketahui semoga infrastuktur dan UMKM bisa ditangani secepatnya, apalagi pariwisata yang sempat redup bisa dijalankan sebaik-baiknya,” jelas Arif.

Kaitannya dengan keterbatasan anggaran yang dijalankan pada awal masa kepemimpinan Bupati Wiwit dan Gus Hajar, Bustanul Arif meyakini latar belakang keduanya sebagai pengusaha dan santri akan bermanfaat. “Tantangannya luar biasa apalagi adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tapi kami yakin dengan kemampuan Mas Wiwit dan Gus Hajar pasti mampu,” harap Anggota Komisi C tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Padmono Wisnugroho selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jepara menitikberatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Dirinya memandang PAD di Jepara dari pajak kendaraan bermotor bisa digenjot. “Peningkatan PAD harus bisa banyak meningkat,” ungkap Wisnu.

Di sisi lain, Haizul Ma’arif Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jepara mengingatkan bahwa persoalan perbaikan infrastruktur yang serius tak semudah membalikkan tangan. Sebab, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berproses panjang.

“Bayangkan Bupati dan Wakil Bupati menjalankan APBD yang sudah disahkan pada kepempinan sebelumnya, yang belum sesuai visi misi, sesuai masa-masa kampanye yang belum tahu,” kata pria yang juga akrab disapa Gus Haiz.

Terkait ketersediaan anggaran, Gus Haiz juga mewanti-wanti agar visi dan misi Bupati harus selaras dengan Kementerian Dalam Negeri. “Perubahan progresif yang penting, agresif terhadap pembangunan di Jepara. Namun, melalui kelonggaran yang luas pada kepala daerah meski APBD tahun ini disahkan tahun kemarin, tapi ada waktu di perubahan jika penetapan masih dianggap kurang,” terang Gus Haiz. (hms/gih)