KUDUS, Joglo Jateng — Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, langsung dihadapkan dengan aksi demonstrasi mahasiswa di hari pertamanya menjabat. Ratusan mahasiswa dari Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kudus pada Jumat, (21/2/2025).
Para mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol #IndonesiaGelap dan membakar dua ban bekas di depan pintu gerbang kantor bupati. Dalam aksinya, mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk segera ditindaklanjuti atau diteruskan ke pemerintah pusat.
Beberapa tuntutan utama mereka antara lain meminta Pemkab Kudus menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Kemudian melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan, serta mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, mereka menuntut pengesahan RUU perampasan aset, pengawasan ketat terhadap pengelolaan sampah di TPA Tanjungrejo dan perbaikan infrastruktur, termasuk penerangan jalan. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah.
Bellinda yang baru sehari menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus menanggapi aksi mahasiswa dengan santai. Dirinya menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Kami mendengar dan memahami aspirasi yang disampaikan. Tuntutan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujar Bellinda.
Ia juga berkomitmen untuk meneruskan tuntutan mahasiswa kepada Bupati Kudus dan instansi terkait agar mendapat perhatian lebih lanjut hingga tingkat pusat.
“Kami akan membahas dan mengupayakan solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Kudus,” tambahnya.
Aksi demonstrasi ini sempat memanas dengan adanya pembakaran ban, namun tetap berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Bellinda bahkan tidak segan menemui para mahasiswa dan membacakan langsung tuntutan mereka di hadapan massa aksi.
Dengan kejadian ini, Bellinda menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja transparan dan berusaha memenuhi harapan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai masukan dan kritik dari semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” pungkasnya. (adm)
