KESEHATAN data menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan pelayanan publik. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa validitas dan keamanan data sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan serta kepuasan masyarakat.
Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Semarang (24/02), Heri Pudyatmoko menyampaikan bahwa pengelolaan data yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan.
“Data yang sehat, valid, dan terstruktur dengan baik menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa itu, layanan publik bisa mengalami berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, inefisiensi birokrasi, hingga potensi penyalahgunaan informasi,” ujarnya.
Menurutnya, di era digitalisasi ini, perlindungan data juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat serta kesiapan infrastruktur untuk memastikan keamanan data agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan.
“Kita harus mendorong sistem pengelolaan data yang transparan dan terpercaya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik semakin meningkat,” tambahnya.
Selain itu, Heri Pudyatmoko menyoroti pentingnya literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam memahami bagaimana data dikelola dan digunakan secara etis. Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku industri, untuk bersama-sama membangun sistem pengelolaan data yang lebih baik.
Pemerintah daerah, menurut Heri, juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung pengelolaan data yang efisien dan aman. “Kita harus berinvestasi dalam teknologi yang mendukung pengelolaan data yang akurat, sehingga layanan publik bisa berjalan dengan optimal,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Heri Pudyatmoko optimistis bahwa dengan menjaga kesehatan data, kualitas layanan publik di Indonesia dapat terus ditingkatkan. “Kesehatan data bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (gih/adv)
