PATI, Joglo Jateng – Bupati Pati Sudewo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal ini disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi.
Rakor itu diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu pagi (19/3) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya KPK meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah. Utamanya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, terutama setelah pelantikan kepala daerah baru di wilayah tersebut.
“Saya bersama Pak Sekda mengikuti koordinasi yang diselenggarakan pimpinan KPK. Ketua KPK secara langsung memberikan pengarahan dan pembekalan kepada kami sebagai kepala daerah, untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi,” ungkap Sudewo, belum lama ini.
Ia mengatakan, selama lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk praktik tidak terpuji.
“Kami berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih di Pati, tidak ada unsur praktek yang merugikan masyarakat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Sudewo menegaskan, pentingnya pencegahan korupsi sekecil apa pun, yang dapat berujung pada ketidakberdayaan dan ketidaksejahteraan rakyat. “Apa yang disampaikan Ketua KPK sangatlah penting. Setiap tindakan korupsi, sekecil apapun, berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha mencegahnya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan daerah, termasuk para OPD dan anggota DPRD Pati, untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Mari bersama-sama jalankan tata kelola pemerintahan yang baik di Pati, demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam menguatkan komitmen kepala daerah untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi. Sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. (lut/sam)
