BANJARNEGARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Banjarnegara menggelar rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Tahun Anggaran (TA) 2024, belum lama ini.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan, secara umum, realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 yang ditargetkan sejumlah Rp2.380.430.377.000, tercapai Rp2.340.246.169.189 atau 98,31 persen. Realisasi itu mengalami peningkatan sejumlah Rp185.683.806.549 atau 8,62 persen dibandingkan realisasi TA 2023.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2024 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 101,72 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami peningkatan sejumlah Rp49.732.342.402 atau 14,82 persen.
“Belanja daerah pada APBD yang dialokasikan anggaran sejumlah Rp2.433.099.167.000 terealisasi Rp2.359.094.490.922 atau 96,61 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah 2023, realisasi belanja daerah 2024 meningkat Rp183.089.795.409 atau 8,41 persen,” katanya, belum lama ini.
Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarnegara 2024 sebesar 69,62 atau tumbuh 0,67 persen (meningkat 0,46 poin) dibandingkan capaian 2023. “Persentase penduduk miskin pada 2024 turun menjadi 14,71 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka 2024 sebesar 5,57 persen, turun 0,69 persen,” imbuhnya.
Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Banjarnegara pada 2024 5,11 persen. Untuk inflasi sebesar 1,67 persen di 2024. Ini menunjukkan inflasi Banjarnegara masih terjaga.
Sementara itu, nilai PDRB per kapita Banjarnegara 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan 2023, yakni dari 25,97 juta menjadi 27,64 juta atau meningkat sekitar 6,43 persen. Kondisi ketimpangan di Banjarnegara pada 2024 juga menurun dibandingkan 2023, yaitu dari 0,369 menjadi 0,367.
“Saya sampaikan terima kasih seluruh komponen daerah atas peran, pelaksanaan, serta kerja samanya dalam mendukung pembangunan di Banjarnegara. Kami menyadari penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat memerlukan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya. (abd/sam)
