BANJARNEGARA, Joglo Jateng – DPRD Banjarnegara telah melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara, beberapa waktu lalu. Dalam gelaran itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyampaikan, rancangan RPJMD masih sangat dinamis, masih ada tahap konsultasi, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan pembahasan RPJMD.
“Butuh dukungan semua elemen agar bisa dilaksanakan dengan baik. Karena dokumen ini menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, demi mewujudkan visi Banjarnegara yang maju dan sejahtera,” kata Bupati Amalia, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, menerima amanah dari masyarakat untuk memimpin Banjarnegara selama lima tahun ke depan. “Mandat ini kami terima dengan penuh tanggung jawab dan akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Penyerahan rancangan awal RPJMD ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan janji politik kepada masyarakat. Dokumen ini akan menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Namun, Bupati Amalia menekankan dokumen ini masih akan berkembang, seiring dengan proses konsultasi, Musrenbang, serta pembahasan di tingkat DPRD. Sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD serta seluruh jajaran eksekutif dalam proses pembahasan maupun implementasinya. RPJMD ini harus menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, terutama terkait kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.
Agar RPJMD dapat dijalankan secara optimal, Amalia menekankan pentingnya integrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses ini dilakukan secara simultan, untuk memastikan setiap strategi dan program benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah.
“Kami menyadari, perubahan masih sangat mungkin terjadi, terutama dalam strategi dan program. Oleh karena itu, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar RPJMD ini benar-benar dapat menjawab tantangan yang ada,” jelasnya. (abd/sam)
