SEMARANG, Joglo Jateng – Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Tengah kembali mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat maupun legislatif. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Muhammad Afif menegaskan bahwa pemekaran wilayah harus didasari kajian yang matang dan komprehensif.
“Kalau pemekaran itu nantinya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mandiri, dan justru menjadi beban bagi pemerintah pusat, maka lebih baik kita fokus saja pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Tidak perlu ada pemekaran,” ujar Afif, Rabu (23/4/25).
Saat ditanya mengenai kemungkinan inisiasi pembentukan tim kajian pemekaran dari DPRD, Afif menyebut bahwa hingga kini belum ada langkah aktif dari dewan. Namun, apabila situasi menuntut percepatan, DPRD siap membentuk tim kajian.
“Jika nanti ini sudah bergulir cepat dan menjadi suatu keharusan, maka tentu akan ada kajian dari kami,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh, mengatakan bahwa jika pemekaran menjadi program resmi pemerintah pusat, maka pemerintah pusat juga harus siap memberikan bantuan anggaran kepada provinsi yang baru terbentuk.
“Kalau memang ini diajukan oleh pemerintah daerah atau provinsi dan sudah mendapat persetujuan pusat, secara prinsip DPRD tidak keberatan. Asal tidak membebani anggaran daerah,” ujarnya.
