JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan DPD Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) NKRI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Rakor ini berlangsung di Aula Michelle Resto and Bakery Jepara, kemarin.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo, bersama sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Edy Marwoto, serta Staf Ahli Bupati, Rini Patmini, dan Asisten I Sekretariat Daerah (Sekda) Jepara, Ratib Zaini.
Dalam kesempatan tersebut, Badrudin, salah satu pembicara dalam acara ini, memaparkan mengenai pelestarian dana amanah pemberdayaan masyarakat yang berasal dari program PNPM Mandiri Perdesaan. Ia menjelaskan bahwa dana sosial yang berhasil dikelola mencapai total 6,91 miliar rupiah, dengan alokasi dana tahun berjalan sebesar 560 juta rupiah.
Selain itu, ia juga mencatat bahwa dana sosial yang telah didistribusikan kepada masyarakat telah mencapai angka 63,6% dari total alokasi SPP yang direncanakan pada tahun 2007-2014.
Badrudin mengungkapkan bahwa pelestarian dana amanah ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara, terutama di Kecamatan Bangsri.
Kecamatan ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 649% dengan akumulasi perguliran mencapai 186,7 miliar rupiah, yang telah memberikan manfaat kepada 3.903 orang dalam 286 kelompok. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang terus berlanjut meskipun program PNPM Mandiri Perdesaan sudah berakhir pada tahun 2014.
