FAKULTAS Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) menggelar seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-68 dengan tema “Mengawal Penyelenggaraan Pemerintah Baru Menuju Indonesia Emas 2045”. Seminar ini dilaksanakan di Ruang Aula, Lantai 3, Gedung Prof. Purwahid Patrik, Fakultas Hukum Undip, Tembalang, Semarang, Selasa (29/4/25).
Hadir sebagai narasumber tokoh-tokoh nasional. Antara lain Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Prof. Dr. Moh Mahfud MD, Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.Η. Kemarin, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan, FH UNdip Lita Tyesta Addy Listya Wardhani.
Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan untuk mengawal pemerintahan baru menuju Indonesia Emas 2045 melalui partisipasi aktif lembaga perguruan tinggi. Pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi dari kacamata akademik untuk menjadi pemantik dan inspirasi dalam mengawal pemerintahan baru.
“Kita sebagai lembaga perguruan tinggi juga mau berpartisipasi ya, untuk bisa mengawal dengan cara kita sendiri di dunia akademik. Mungkin dengan berbagai seminar, tulisan-tulisan, kajian-kajian, atau kegiatan lain yang bisa menjadi pemantik dan inspirasi untuk bisa mengawal sistem pemerintahan yang baru ini untuk mencapai yang seperti didengungkan menuju Indonesia emas 2045,” ungkapnya pada Joglo Jateng usai mengikuti kegiatan, Selasa (29/4/25).
Selain itu, Prof Retno juga mengajak mahasiswa untuk terus mengkritisi pemerintahan agar pemerintahan tetap dalam koridor yang diharapkan. Dengan pemikiran kritis, kata Retno diharapkan penyelenggara negara dapat menjalankan tugas sucinya untuk mencapai tujuan negara.
“Karena memang di dalam dinamikanya penyelenggaraan pemerintahan pasti banyak intervensi, banyak dinamika-dinamika yang kadang-kadang agak sedikit tidak sesuai yang diharapkan,” ujarnya.
“Nah, oleh karena itu dengan adanya pemikiran-pemikiran kritis, itu akan terus seperti diingatkan gitu ya penyelenggara negara. Mereka-mereka yang duduk di pemerintahan itu memang sebetulnya punya tugas suci, yaitu untuk mencapai tujuan negara sehingga memang kita harus support. Kita akan berikan kritikan-kritikan, masukan-masukan, bahkan evaluasi agar mereka dalam konteks, dalam koridor yang sesuai seperti yang kita harapkan,” tambahnya.
