PEMERINTAH tengah menggarap dua rencana baru di dunia pendidikan, yaitu membangun sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda. Sekolah unggulan dikhususkan bagi anak berprestasi dan cerdas secara kognitif. Mereka akan ditempa dengan serius agar dapat melanjutkan kuliah ke luar negeri. Sementara sekolah rakyat dikhusukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seperti halnya sekolah unggulan, sekolah rakyat akan dibuat dalam sistem asrama sehingga pendidikan dapat berlangsung secara formal dan informal dalam pengawasan sekolah 24 jam.
Kebijakan ini turut menjadi langkah baik meningkatkan mutu pendidikan. Terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan berkualitas. Akan tetapi di sisi lain kebijakan yang terkesan tergesa-gesa ini turut mendapat ragam persepsi dari pemerhati dan pelaku pendidikan.
Akademisi Universitas Muria Kudus, Nur Hadi, menilai pelaksanaan kebijakan ini seharusnya melibatkan pelaksana di tingkat bawah. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan begitu pembangunan sekolah-sekolah baru tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah-sekolah yang ada di desa atau sekolah yang sudah ada.
“Saya pribadi tetap optimis asal ada komunikasi dua arah, interaktif dan keterlibatan semua pihak. Termasuk sekolah-sekolah di daerah,” kata Kepala SD 1 Sadang, Mejobo itu.
Kebijakan ini bisa dilakukan dengan baik, lanjut dia, termasuk membuat sekolah garuda yang nantinya juga bisa bersinergi dengan orang-orang yang ada di desa. Agar anak-anak berprestasi bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan layanan pendidikan yang lebih bagus. Pun dengan sekolah rakyat bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, terutama dalam menghadapi masalah anak tidak sekolah (ATS) atau anak putus sekolah (PTS) di kalangan menengah bawah.
Jika dikelola dengan baik, sekolah ini bisa menjadi jembatan untuk anak-anak yang selama ini tidak tersentuh untuk sekolah, melalui sistem pendidikan yang formal. Tentu sekolah rakyat perlu memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya kurikulum melalui konteks dual, berbasis nyata, fleksibel dan relevan bagi anak-anak kalangan bawah. Bukan hanya target akademik, namun membangun motivasi dan membekali anak-anak untuk bekal hidup di masa yang akan datang, terutama praktik atau vokasi. Didukung dengan jaminan keberlanjutan, baik di sisi pendanaan, legalitas, maupun pendidikan setelah ini.
Menurutnya, sekolah rakyat bukan solusi tunggal. Pemerintah dan masyarakat tetap perlu memperkuat sekolah-sekolah reguler yang membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Dan memastikan bahwa tidak ada anak yang merasa sekolah menjadi beban, baik itu beban ekonomi maupun beban kehidupan sosial lainnya.
