Peringati May Day, Buruh KSPN Gelar Ruwatan dan Bawa Gunungan Hasil Tani

BERSUARA: Buruh yang tergabung dalam KSPN Jawa Tengah menggelar unjuk rasa dengan mengenakan pakaian adat di depan Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (1/5/2025). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan cara berbeda. Mereka menggelar ruwatan dan membawa gunungan berisi hasil tani ke depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (1/5/25).

Gunungan yang terdiri dari buah, sayur, dan hasil pertanian itu menjadi simbol ruwatan atau ritual membersihkan diri dari malapetaka. Para peserta aksi pun mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah sebagai simbol keberagaman dan persatuan buruh.

Setelah prosesi ruwatan dilakukan secara simbolis, hasil tani yang dibawa dalam gunungan dibagikan kepada peserta aksi. Pembagian ini menjadi bentuk solidaritas sekaligus harapan akan kesejahteraan bersama di kalangan pekerja.

Ketua DPW KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, menjelaskan bahwa aksi ini memiliki makna yang dalam.

“Kenapa kita menggunakan baju adat dan membawa gunungan? Karena kami melakukan ruwat buruh, ruwat negoro. ” ucapnya.

Nanang menyebut bahwa buruh ingin berperan menjaga dan membersihkan negara dari berbagai persoalan. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Buruh tahun ini tidak hanya soal tuntutan, tetapi juga doa untuk Indonesia yang lebih baik.

“Kami menyuarakan tuntutan kesejahteraan buruh, dan hari ini kami fokus meruwat negara agar bersih dari korupsi, persoalan sosial, dan pelanggaran hak pekerja,” jelasnya.

Gunungan yang mereka bawa juga disebut sebagai simbol doa untuk kesejahteraan pekerja.  Dalam aksi tersebut, KSPN juga membawa sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah. Terutama soal pengupahan.

“Mohon pemerintah meninjau sistem pengupahan yang hari ini sangat merugikan buruh, khususnya di Jawa Tengah,” kata Nanang.

Selain menuntut kenaikan upah, para buruh juga menyuarakan penolakan terhadap sistem outsourcing dan kontrak kerja yang dinilai menciptakan ketidakpastian.

“Semua harus berimbang, kesejahteraan buruh harus tetap didapatkan. Yang kedua, kami juga menolak sistem kontrak dan sistem outsourcing yang sampai hari ini masih menghantui kawan-kawan buruh,” pungkasnya. (luk/adf)