Pendaftaran Bakal Calon Kades Dibuka September Ini

  • Bagikan

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentek. Rencananya, kegiatan yang diikuti oleh 116 desa ini akan digelar pada November mendatang. Sementara pendaftaran bakal calon (balon) kades, akan dibuka mulai pertengahan bulan ini.

Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus Adhi Sadhono membenarkan hal tersebut. Dari 123 desa di Kudus, sebanyak 116 desa yang akan mengikuti Pilkades. Sementara tujuh lainnya tahun ini tidak mengikuti Pilkades.

“Masa jabatan kepala desa di 116 desa ini akan habis pada bulan Desember 2019 mendatang. Makanya kita gelar Pilkades. Kalau tujuh desa lainnya tidak ikut karena sudah ikut Pilkades di tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ketujuh desa tersebut yakni Desa Hadiwarno, Golantepus, dan Mejobo (Kecamatan Mejobo). Lalu Desa Langgar Dalem dan Kaliputu (Kecamatan Kota), Desa Loram Kulon (Kecamatan Jati), serta Desa Getasrabi (Kecamatan Kaliwungu).

Sementara 116 desa yang dijadwalkan mengikuti Pilkades bulan depan berasal dai Kecamatan Gebog (10 desa), Jekulo (12 desa), Dawe (18 desa), Kaliwungu (15 desa), Kota (14 desa), Jati (13 desa), Mejobo (8 desa), dan Undaan (16 desa).

“Bagi yang mau mendaftarkan diri sebagai calon Kades. Bisa segera mempersiapkan diri dan berkas,” katanya.

Disinggung terkait banyaknya Kades pertahanan yang kabarnya tahun ini mencalonkan diri lagi. Adhi menegaskan itu merupakan satu hal yang wajar dan sah-sah saja.

“Kepala desa memiliki kesempatan untuk menjabat selama tiga kali berturut-turut. Jadi kalau mau nyalon lagi silahkan,” celetuknya.

Untuk syarat utama yang harus mereka lalui adalah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) kepada Bupati Kudus. Jika tidak segera melaporkan, mereka tidak akan mengantongi izin untuk mendaftarkan diri.

”Izin dari bupati tidak akan turun sebelum mereka melaporkan LPPD AMJ. Selain juga mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya,” imbuh Adi.

Pihaknya menambahkan, penyusunan LPPD AMJ tersebut seharusnya disusun oleh tiap-tiap kades maksimal lima bulan sebelum jabatan berakhir. Itu dilakukan agar secepatnya kades petahana memperoleh izin cuti dari bupati.

“Bagi Kades yang mau nyalon lagi, silahkan segera saja diurus persyaratannya,” pungkasnya. (ila/mam)

  • Bagikan