Kudus  

Begini Syarat dan Cara Mengurus Akta Perkawinan

KUDUS – Dalam Undang-undang Perkawinan, dijelaskan jika setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bagi warga yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten atau Kota.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Kudus Titit Sri Harjanti menjelaskan, bagaimana persyaratan permohonan pencatatan perkawinan. “Pemohon harus membawa Surat Keterangan untuk Kawin (N1-N4) yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan, fotokopi e-KTP, fotokopi KK, pas foto berdampingan 4×6, fotokopi akta kelahiran dan surat pemberkatan atau keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama,” katanya ketika ditemui di kantornya beberapa hari lalu.

Selamat Idulfitri 2024

Bagi warga tinggal di luar kabupaten atau kota asal, selain persyaratan tersebut, diwajibkan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil.  “Untuk warga negara asing,  ditambah dengan fotokopi paspor,” ujarnya

Baca juga:  Kukuhkan Simantik dan Duta Siaga DBD Perwakilan dari 9 Sekolah & 5 Perguruan Tinggi di Kudus

Sedangkan mekanisme dan prosedur permohonan pembuatan pencatatan perkawinan, ia menjelaskan,pertama-tama pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan mengisi formulir di kantor Disdukcapil kabupaten atau kota.

Selanjutnya, berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.Setelah persyaratan lengkap dibuat pengumuman perkawinan.

“Jika tidak ada sanggahan dari masyarakat, maka Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pengantin, kedua orang tua dan saksi untuk menandatangani Akta Perkawinan,” tandasnya

Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko memastikan selama persyaratan lengkap pihaknya hanya memerlukan waktu 1× 24 jam. “Hari ini urus, besok bisa diambil,” katanya.

Baca juga:  Pemdes Golantepus Layani Program Sisir Sehat

Ia juga mengatakan pelayanan ini tidak dipungut biaya alias gratis selama pemohon tidak telat dalam pengajuan permohonan. “Dalam perundang-undangan ada batas waktu 60 hari dari hari pernikahan. Kalau telat atau melebihi itu, kami denda sepuluh riburupiah, ”lanjutnya.(adv)