JAKARTA – Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo mengungkapkan akan terus meningkatkan layanan pengadaan barang dan jasa pada Pemkab Kudus sesuai prinsip Good Governance. Dengan begitu, diharapkan hadirnya pemerintah dalam pelayanan masyarakat semakin dirasakan.
Hal itu disampaikan HM Hartopo usai mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Kegiatan tersebut digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Sesuai dengan tema rakornas Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju’, H.M hartopo terus berupaya melakukan inovasi dalam mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.
“Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa di Kudus telah sesuai normatif dan tentunya akan terus ditingkatkan supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Rakornas tahun ini berfokus tentang upaya pemerataan pembangunan dengan peningkatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif. Pembukaan rapat ditandai dengan pemukulan gendang oleh Presiden RI Joko Widodo dengan didampingi oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
Joko Widodo menegaskan kepada seluruh pemangku kebijakan untuk siap menghadapi tantangan di era ekonomi global. Salah satunya melalui penguatan roda perekonomian dengan berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur dan SDM dengan total anggaran mencapai 1000 Triliun. Oleh karena itu, dirinya menimbau agar penyerapan anggaran pada bidang konstruksi di bulan November harus segera dipercepat. “Terkait penyerapan anggaran yang sudah memasuki november harus segera dipercepat, terutama yang masih berkaitan dengan bidang konstruksi,” tegasnya.
Selain itu, keberadaan LKPP akan terus dipacu agar lebih signifikan dalam mengembangkan industri dalam negeri. Presiden optimis hal itu dapat dicapai melalui kebijakan yang mengatur sektor produksi dalam negeri, assembling dan impor. “Pengadaan barang jasa harus berkontribusi signifikan kepada perkembangan industri dalam negeri,” tuturnya.
Sebagai penyelenggara, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto melaporkan bahwa rakornas dihadiri 3000 peserta yang terdiri dari pemangku kebijakan daerah hingga nasional. Pihaknya berusaha untuk menyinergikan pembangunan melalui perencanaan yang kredibel, sehingga secara tidak langsung juga dapat menekan adanya peluang tindak korupsi. Selain itu, pendayagunaan penyedia jasa/UMKM baik besar maupun kecil dilakukan melalui inovasi media digital E-Tendering.
“Diharapkan melalui kegiatan ini tercipta sinergitas serta media evaluasi antara perencanaan dan pengadaan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia,” jelasnya.(adv/lut)
