KUDUS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku koperasi untuk berinovasi. Itu seiring dengan masuknya era Industri 4.0, koperasi harus bisa memperkuat daya saing dan pasar jika tidak ingin tergerus zaman.
Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, koperasi harus mampu beradaptasi dengan era Industri 4.0. Jika tidak, eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia akan alami ketertinggalan.
“Industri 4.0 telah mengubah pola berbagai aspek dan struktur ekonomi, tidak terkecuali pada koperasi. Jika tidak mampu beradaptasi, koperasi akan semakin ditinggalkan,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong para pelaku koperasi untuk mengembangkan koperasi guna memperkuat daya saing dan pasar. Menurut Hartopo era Industri 4.0 merupakan tantangan dalam meningkatkan eksistensi perekonomian, khususnya di Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah pada umumnya.
Apalagi kini financial technology (fintech) semakin marak yang secara perlahan telah menggeser prilaku masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi peluang, bukan ancaman. Untuk itu, Koperasi dituntut mampu mengubah pola usahanya, tidak hanya terfokus pada unit usaha konvensional, namun juga harus menyesuaikan selera dan kebutuhan pasar.
“Koperasi pasti bisa, yakin itu, karena ruh awalnya sudah sangat bagus yakni semangat gotong royong seluruh anggota untuk maju bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Hartopo berharap koperasi tetap pada falsafah utamanya, yakni sebagai soko guru perekonomian. Penyangga dan penyokong utama ketahanan ekonomi nasional dan daerah. Koperasi didorong untuk terus dapat berkembang, maju dan mensejahterakan anggotanya. Karena prinsip dasar koperasi adalah gotong royong dari anggota dan untuk anggota.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Bambang Tri Waluyo menginginkan agar para pelaku koperasi melek teknologi. Selain inovasi dalam pelayanan para anggota koperas, pemanfaatan teknologi untuk manajemen internal pengurus koperasi juga sangat diperlukan. “Kita maunya koperasi itu melek teknologi, ” kata.
Dengan memanfaatkan teknologi, pengawasan lebih mudah dilakukan. Selain itu juga akan terjadi transparansi dengan sesama anggota koperasi. Karena menurut Bambang, banyaknya koperasi yang tidak aktif disebabkan oleh kurangnya transparansi terhadap anggota koperasi. Berdasar data Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, jumlah koperasi yang aktif mencapai 431. Dari jumlah itu ada dua koperasi yang sudah tidak aktif.
“Kami minta untuk dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi kinerja. Saya juga mendukung pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelayan bagi masyarakat,” tukasnya. (ila/lut)
