Kudus  

Jamin Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu, Sosialisasikan Program JKN PBI

Plt. Bupati Kudus HM Hartopo dalam Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Plt. Bupati Kudus HM Hartopo dalam Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga miskin digelar di pendapa kabupaten kemarin.

Plt. Bupati Dorong Camat hingga Kades Aktif

KUDUS– Plt. Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS menyebabkan masalah di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada jumlah peserta PBI yang otomatis berkurang.

“Mengingat anggaran daerah terbatas, Pemkab Kudus tidak mampu mengcover kesehatan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi dan validasi masyarakat kurang mampu harus jeli. Agar mereka yang benar-benar tidak mampu bisa mendapatkan hak jaminan kesehatan,” katanya saat Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga miskin digelar di pendapa kabupaten kemarin..

Baca juga:  Lembaga Jerami Kudus Minta Pelajar Naik Level

Orang nomor satu di Kota Kretek itu berpesan kepada camat dan kepala desa atau lurah agar berperan aktif dan kritis. Dalam rangka melakukan pendataan bagi warga yang seharusnya masuk kepesetaaan JKN PBI.

“Jangan sampai ada orang yang sakit dan tidak mampu terlewat dalam pendataan. Sehingga menimbulkan opini publik seakan-akan Pemerintah Daerah hanya diam. Apalagi selama ini pemerintah daerah sudah sangat transparan dan akuntabel dalam anggaran. Tujuanya supaya masyarakat luas tahu kemampuan keuangan daerah dan penggunaanya yang salah satunya untuk mengcover kesehatan masyarakatnya,” pungkasnya.

Baca juga:  Olahraga Antar Kelas PGSD UMK Meriahkan Projek Akhir UAS PJOK

Kegiatan tersebut dalam rangka langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menjamin kesehatan warga miskin. Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Kudus, Asisten Pemerintahan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinsos P3AP2KB. Selain itu, ada perwakilan Dinkes, Camat dan lurah atau kepala desa se-Kabupaten Kudus.

Selanjutnya, Kepala BPJS cabang Kudus, Kepala UPT puskesmas, Direktur RSUD Loekmono Hadi, Mardirahayu, dan Kartika Husada juga menghadiri kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kudus Joko Dwi Putranto mengatakan, kenaikan iuran BPJS berdampak pada pelaksanakan JKN di Kota Kretek. Kondisi itu, tentu akan berpengaruh terhadap universal helath coverage (UHC).

Baca juga:  Ciptakan Generasi Peduli & Berbudaya Lingkungan

“Sejak 1 Januari 2020, peserta PBI belum dikerjasamakan oleh BPJS Kesehatan karena menunggu verifikasi dan validasi data oleh Dinsos P3AP2KB. Namun, peserta PBI sudah menjadi peserta PBI dalam anggaran 2020 terhitung 1 Februari 2020 yang nantinya terintegrasi dengan BPJS,” katanya.