Kebijakan belajar jarak jauh diberlakukan oleh pemerintah sebagai imbas dari ditiadakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah akibat pandemi Covid-19. Selama hampir dua bulan pelaksanaannya, implementasi pembelajaran jarak jauh ternyata masih membutuhkan banyak perbaikan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan yang masuk terkait hal ini. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah keragaman regional siswa.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dijalankan pemerintah patut diapresiasi. Namun tetap dibutuhkan adanya perbaikan untuk memastikan semua siswa dapat mengaksesnya. Persoalan konektivitas internet dan juga infrastruktur teknologi membuat sebagian siswa terancam ‘tertinggal’ karena tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti ini.
Teknologi, khususnya internet, ponsel pintar dan laptop sekarang digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Salah satu penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia mencatat adanya peningkatan arus broadband sebesar 16 persen selama krisis Covid-19, yang disebabkan oleh tajamnya peningkatan penggunaan platform pembelajaran jarak jauh.
Namun, perubahan kegiatan belajar mengajar ini justru merugikan para siswa yang yang berasal dari keluarga prasejahtera dan yang berada di daerah pedesaan. Mereka adalah siswa yang, bahkan dalam kondisi normal, sudah memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan. Sekarang mereka perlu menghadapi hambatan tambahan yang muncul akibat ketidaksetaraan konektivitas internet dan kepemilikan infrastruktur teknologi.
“Beragamnya latar belakang siswa dan daerah asalnya tentu menjadi permasalahan dan pembelajaran jarak jauh. Dikhawatirkan akan ada siswa yang tertinggal pelajaran karena hal ini. Pemerintah perlu memikirkan solusi bagaimana mereka bisa tetap mengakses materi pembelajaran selama belajar di rumah,” kata Nadia dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/5).
Mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti mempertimbangkan diversifikasi media pembelajaran lain selain TV dan internet. Penggunaan stasiun radio untuk mentransmisikan materi pembelajaran, khususnya untuk wilayah yang tidak terjamah akses internet, dapat dijadikan salah satu alternatif.
Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan layanan pos untuk mendistribusikan materi belajar berbentuk fisik yang kemudian dikirimkan ke rumah masing-masing siswa. Namun mengidentifikasi platform mana yang paling efektif sangat tergantung pada pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai lanskap pendidikan di daerahnya daripada pemerintah pusat.
Selain itu, kesuksesan pembelajaran jarak jauh juga perlu didukung oleh kompetensi guru yang memadai. Namun karena pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru tidak dapat dilakukan di tengah pandemi, para guru diharapkan bisa inovatif dalam menyampaikan pelajaran. Dinas pendidikan setempat perlu menyediakan asistensi dan konsultasi bagi mereka.
Nadia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peranan yang besar dalam hal. Selain memberikan bantuan bagi sekolah, pemerintah daerah juga dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai dukungan dana dan untuk menyediakan panduan teknis tentang pembelajaran jarak jauh, misalnya tentang akses ke studio rekaman dan perlengkapannya. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah swasta.
Sebagai bentuk antisipasi masih berlangsungnya pandemi Covid-19, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas dan mengatasi berbagai persoalan dalam pembelajaran jarak jauh. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Beberapa hal yang dibutuhkan untuk hal tersebut adalah, adanya mekanisme dan pengawasan penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh.
“Kemitraan pemerintah dengan swasta juga dapat dipertimbangkan sebagai pilihan untuk memperkuat konektivitas dan infrastruktur teknologi. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia,” tandasnya.
