Anggota DPRD Jateng Minta Dispensasi Nikah Diperketat

Anggota Komisi E DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah
PAPARAN: Anggota Komisi E DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah (kanan) dalam acara Dialog Parlemen di Gedung Berlian DPRD Jateng, belum lama ini. (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG – Anggota Komisi E DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah menyayangkan angka pernikahan anak meningkat tajam pada saat pandemi Covid-19. Menurutnya, salah satu sebabnya yaitu adanya perubahan undang-undang pernikahan, yakni dari UU No 1 tahun 1974 menjadi UU No. 16 tahun 2019.

“Perubahan aturan ini menjadi pemicu utama terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur,” kata dia saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Parlemen di Gedung Berlian DPRD  Jateng, belum lama ini.

Menurut Iin, jika mengacu undang-undang pernikahan yang lama yakni UU No 1 tahun 1974, usia menikah seorang wanita minimal 16 tahun dan lelaki minimal 19 tahun. Sedang menurut UU No 16 tahun 2019 batas usia pengantin wanita serendah-serendahnnya 19 tahun sama dengan usia lelaki.

Baca juga:  Sekretaris DMI Kota Semarang Harap Kurban Jadi Pembiasaan

Memang undang-undangnya seperti itu, kata Iin, kenyataanya banyak terjadi pernikahan  dengan usia pengantin belum genap 19 tahun dan juga mendapat surat sah KUA. Pasalnya ada celah bagi mereka yang usianya belum sampai 19 tetap melangsungkan pernikahan, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agam (PA) kabupaten/kota setempat.

“Data kami, secara nasional tahun 2019 terjadi pernikahan dengan jalur dispensasi hingga 23.700 kasus. Tahun 2020 ini yang mengajukan dispensasi nikah sudah 24.000 orang, dimana 97 persen dikabulkan. Harapan kami, hakim di PA bisa lebih selektif lagi saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah diperketat,” kata Iin.

Baca juga:  Disdik Semarang Pastikan SDN Jomblang 04 Sudah Tidak Ada, Digabung dengan SD Jomblang 03

Menurut politsi PKB ini, faktor lain penyebab terjadinya penikahan anak yakni ekonomi, budaya dan agama. Banyak masyarakat yang merasa beban ekonomi keluarga berkurang saat anaknya sudah nikah, serta ada ketakutan disebut parawan tua bagi wanita yang tidak segera menikah saat usia sudah matang.

“Kalau karena agama, keyakinannya adalah mending segera menikah dari pada nanti berbuat zina, sebetulnya pendapat ini harus diluruskan. Karena menikah bukan satu-satunya solusi untuk menghindari zina. Ada cara lain seperti puasa, belajar, beraktifitas positif dan produktif, bekerja dan lain-lain,” terangnya.

Baca juga:  Mbak Ita Paparkan Visi Misi di DPD PKS

Menurutnya, di antara alasan disahkannya undang-undang No.16 tahun 2019 adalah agar seorang laki laki dan perempuan saat melakukan pernikahaan benar dalam kondisi benar-benar siap, baik siap ekonomi, siap mental dan siap kesehatan. Pernikahan anak berpotensi besar meyebabkanya terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karenanya, lebih baik melakukan pernikahan saat usia sudah dewasa.

“Harapan saya, edukasi dan sosialiasi UU No 16 tahun 2019 ini harus lebih digalakkan. Karena memang masih banyak masyarakat yang belum tahu tahu undang-undang ini. Akibatnya, masih banyak yang melangsungkan pernikahan saat usia kurang dari 19 tahun,” katanya. (hms/gih)