PEMALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menggelar rapat paripurna jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh. Bertempat di aula paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, rapat ini dihadiri oleh pimpinan DPRD, seluruh fraksi serta eksekutif yang diwakili oleh wakil Bupati Kabupaten Pemalang.
Wakil Bupati Pemalang Martono yang membacakan jawab eksekutif, merasa peindahan dirasa perlu karena dua hal. Pertama secara eksisting pada lokasi ibukota kecamatan yang baru sudah terdapat pusat pelayanan publik berskala Kecamatan. Yaitu, Mapolsek Bodeh, Puskesmas, SMPN 01 Bodeh, KWK pada dinas Pendidikan. Sehingga diyakini akan mempermudah masyarakat mengakses.
Kedua, dengan mempertimbangkan aspek perekonomian wilayah, kuantitas dan ragam sektor usaha yang ada. Desa Jraganan dipandang relatif lebih sedikit, dibandingkan dengan sektor usaha yang sudah ada di Desa Muncang.
Oleh karena itu, pemindahan ibu kota kecamatan yang akan dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan potensi pada pertumbuhan pusat perekonomian baru. Sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagaimana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemindahan ibukota Kecamatan Bodeh, pemerataan ekonomi diwilayah di Ibukota Kecamatan bodeh yang baru dianggap perlu,” kata Martono.
Selanjutnya Martono menyampaikan, pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh akan dilakukan dengan memindahkan ibukota kecamatan. Sebelumnya berada di Desa Muncang ke Desa Jraganan. Menurutnya, dengan letak Desa Jraganan yang dianggap ideal untuk dijangkau dari seluruh penjuru desa, diharapkan bisa mempermudah aksesibilitas masyarakat.
“Aksesibilitas terhadap pelayanan publik mudah maka akan meningkat. Sehingga manfaat dari penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih optimal dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Raperda Pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh ini merupakan program prioritas. Tentang penataan ibukota Kecamatan dan Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021. (cr1/fat)
