SEMARANG – Kepala Kantor Regional VI PT POS Jateng-DIY, Arifin Muchlis membeberkan, ada sejumlah kepala daerah yang meminta dirinya untuk menunda penyaluran bantuan sosial tunai (BST). Mereka menjadikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, sebagai alasan.
“Ada beberapa bupati/wali kota yang meminta penundaan pembagian BST setelah masa PPKM selesai. Padahal targetnya ini harus cepat pak,” kata Arifin saat menghadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal itu, Ganjar meminta untuk tak memperdulikan permintaan tersebut. Ia menegaskan, tidak boleh PPKM menjadi alasan penundaan pemberian hak yang sudah ditunggu masyarakat.
Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi,” katanya, saat memantau pelaksanaan pembagian BST di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Rabu (13/1).
Ganjar meminta daerah bekerjasama dengan PT POS dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dikerjasamakan dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.
“Harapan saya ada kerjasama antara kecamatan, babinsa, babhinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan,” tegasnya.
Ganjar juga meminta kepala daerah ikut mensosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu.”Tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya,” ujarnya.
Untuk diketahui, sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp 300 ribu dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.
“Selain di Kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke kecamatan dan kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit,” kata Arifin, belum lama ini. (git/gih)
