Pembelian Pupuk untuk Petani Dipermudah

Sekertaris Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Solichin
Sekertaris Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Solichin. (AFIFUDIN/ JOGLO JATENG)

PEMALANG Dengan pemberlakuan kartu tani yang menjadi syarat pembelian pupuk bersubsidi banyak petani yang merasa kerepotan. Saat ini, pembelian pupuk bagi para petani dipermudah meski belum mempunyai kartu tani.

Sekertaris Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Solichin mengatakan, untuk pengambilan pupuk saat ini sudah dipermudah. Bahkan bagi petani yang belum mempunyai kartu tani tetap bisa membeli pupuk sembari menunggu kartu tani jadi.

“Silahkan datang ke BPP dengan membawa SPPT pajak tanah untuk membuat kartu tani. Setelah luasan tanah untuk kebutuhan pupuk yang dibutuhkan terdaftar di BPP, petani bisa membeli pupuk subsidi dipengecer,”  katanya.

Baca juga:  Forum Kiai Kampung Kompak Dukung An-Nur

Solichin melanjutkan, idealnya petani itu harus punya kartu tani dan melakukan pengisian saldo sebelum membeli pupuk di pengecer. Karena sistem kartu tani itu sama seperti kartu ATM.

Namun fakta lapangan, Solichin melanjutkan, banyak petani yang tidak mau repot, sehingga tak jarang ada petani yang jumlah saldo kartu taninya nol rupiah. Kemudian untuk transaksi dibutuhkan uang cash.

“Petani seharusnya tetap punya kartu tani, karena dari kartu tani itu sudah ada data berapa luas tanah serta jumlah pupuk yang diperlukan, baru bayar pakai uang cash,” imbuhnya.

Baca juga:  Antisipasi Bencana Saat Pemilu, BPBD Pemalang Siagakan Petugas dan Peralatan

Terkait dengan adanya kartu tani ganda, Anggota Komisi B ini mengatakan bahwa seharusnya yang memiliki kartu tani itu tetap pemilik tanah, bukan penggarap. Selain itu banyaknya pemilik tanah yang menjadi perantauan, menjadikan banyaknya kasus kartu tani ganda.

Secara ketentuan yang harus punya itu tetap pemilik lahan, baru setelahnya diberikan kepada penggarap. “Seharusnya antara pemilik lahan dan penggarap itu kan di awal ada akad, nah itu diselesaikan disitu sistemnya mau seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, untuk 2021 harusnya tidak ada kasus kekurangan pupuk, karena pada 2020 lalu itu kekurangan jatah dari 27.000 ton mereka hanya mendapatkan hanya 24.000 ton. Akan tetapi yang jadi masalah adalah tinggal pola tanam.

Baca juga:  Mansur: ASN Harus Netral & tak Golput

“Karena musim hujan maju, biasanya petani sudah langsung menanam padi, sehingga distribusi pupuk dari produsen ke distributor, pengecer, hingga ke petani itu lambat. Karena mereka mengikuti pola tanam biasanya, sedangkan musim penghujan sering maju,” pungkasnya. (cr1/fat)