Pencabutan Perpres Investasi Miras Diapresiasi

  • Bagikan
Presiden Jokowi
UMUMKAN: Presiden Jokowi saat menyampaikan keputusan pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Selasa (2/3). (SCREENSHOT SEKRETARIAT PRESIDEN/ JOGLO JATENG)

JAKARTA – Presiden Jokowi akhirnya mencabut Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Yakni, tentang bidang usaha penanaman modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras.

Keputusan tersebut diambil setelah mendengar berbagai masukan, misalnya dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain. Selain itu, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah.

“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait dengan pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi, kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang telah membatalkan perpres tersebut. “Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” kata Azis.

Ia menyarankan ke depannya pemerintah harus lebih mengutamakan masukan para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. Ia juga meminta Pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek. Seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur,” ujarnya.

Baca juga:  Presiden Resmi Luncurkan Bank Syariah Indonesia

Politikus Partai Golkar itu menilai peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah. Menurut dia, langkah tersebut dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, sikap Presiden tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah siap untuk menerima kritik dari masyarakat.

“Tindakan yang beliau lakukan tersebut jelas-jelas mencerminkan sikap arif dan bijaksana dimana pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat, hari ini telah beliau bantah dan terbantahkan,” katanya.

Sikap tersebut juga mencerminkan bahwa Presiden memiliki sikap kenegarawanan dengan mau menerima suara rakyat demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ia berharap Presiden terus menjaga sikap tersebut. “Dengan cara-cara dan sikap kepemimpinan yang seperti inilah persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa akan bisa kita rajut,” katanya. (ara/gih)

  • Bagikan