Ajak UMKM Manfaatkan Insentif Pajak

  • Bagikan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus
PELAYANAN: Petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus ketika melayani wajib pajak yang datang, beberapa waktu lalu. (SYAMSUL HADI / JOGLO JATENG)

KUDUS – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus mengimbau para wajib pajak untuk menjadikan pihaknya sebagai mitra, teman, bahkan sahabat. Lantaran, banyak sekali yang menganggap jika berurusan dengan pajak timbul rasa ketakutan.

Kepala KPP Pratama Kudus Muhammad Andi Setijo Nugroho mengatakan, seharusnya para wajib pajak bisa menjadikan kantor pajak sebagai mitra mereka. Dengan begitu nantinya akan mudah dalam melaksanakan urusan perpajakan.

“Kebanyakan kan malah takut, dianggap kantor pajak itu momok bagi para wajib pajak. Itu malah bakal menyulitkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar, karena ketakutan,” tuturnya.

Pihaknya juga menyarankan, antara petugas dengan wajib pajak seharusnya ada komunikasi, obrolan, sehingga nantinya tidak kesulitan dalam urusannya. Pelayanan yang dilakukan di KPP Pratama Kudus pun dilayani dengan baik dan semaksimal mungkin.

“Setiap pelayanan apapun di sini itu dilayani dengan maksimal dan ramah, supaya para wajib pajak enak dalam melewati prosesnya. Selain itu juga tidak dipungut biaya apapun di semua pelayanan,” terangnya.

Insentif pajak, lanjut Andi, sebaiknya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini. Insentif tersebut juga diperpanjang hingga 30 Juni mendatang.

Baca juga:  Pemkab Sleman Gelar Pameran Produk UMKM Virtual

“Mari bagi UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak ini. Karena ini sebagai bentuk keringanan dari kami bagi para wajib pajak. Dengan melihat kondisi seperti ini dan sekaligus diperpanjang hingga Juni mendatang,” pungkasnya.

Diketahui, angka target pajak di 2021 ini mengalami peningkatan tumbuh sebesar 6,43 persen disbanding 2020. Yakni dari total nilai Rp 2,169 triliun menjadi Rp 2,309 triliun target di 2021.

“Kami upayakan target dari hasil perhitungan pengujian kepatuhan material (PKM), data dari BPN, Samsat, institusi bank, dan lainnya itu bisa tercapai. Dengan adanya kelas pajak, SPT tahunan, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain PKM, pihaknya juga melakukan pengawasan pembayaran massa (PPM) kepada wajib pajak strategis atau pengusaha besar dan wajib pajak wilayah. Upaya lain yakni menelfon, menyurati, jika perlu melihat ke lapangan sekaligus, agar bisa membayar secara sukarela.

“Harapannya dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak dengan benar, memberikan pelayanan terbaik, akan timbul pembayaran pajak secara sukarela dan tidak dipaksa. Secara otomatis nantinya pembangunan dan sebagainya bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya. (sam/fat)

  • Bagikan