Deklarasikan Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan

  • Bagikan
SEPAKAT: Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar (kiri) dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga (tengah) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (19/3). (ANTARA/JOGLO JATENG)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendeklarasikan gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan. Hal tersebut menyikapi meningkatnya angka pernikahan usia dini selama masa pandemi pada 2020 di Indonesia.

Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, menandatangani nota kesepahaman tentang deklarasi gerakan nasional pendewasaan usia Perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di Kantor MUI, Jakarta, kemarin.

Nota kesepahaman itu menyatakan bahwa MUI, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPPA, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik anak Indonesia.

“Islam tidak membatasi usia perkawinan, tapi di situ ada penekanan kedewasaan dan ada tujuan keharmonisan dalam rumah tangga,” kata Miftachul.

Miftachul mengatakan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kemaslahatan keluarga, umat, dan bangsa serta mewujudkan generasi yang saleh, unggul, dan berdaya saing.

Baca juga:  Jalankan 100 Hari Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit, Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif

Sebagai wadah ulama, MUI mempunyai peran strategis dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan. Hal ini demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mencegah mudarat akibat perkawinan anak karena merupakan salah satu sumber rujukan bagi umat.

Sebelumnya, Ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (PRK MUI), Prof Dr Amany Lubis mengatakan, deklarasi ini dicanangkan guna menanggapi meningkatnya angka pernikahan usia dini selama masa pandemi pada 2020 di Indonesia. Peradilan Agama mencatat sebanyak 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang januari-juni 2020. Permohonan dispensasi ini dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum memasuki usia pernikahan (19 tahun).

Dia menyebutkan dalam praktiknya, persoalan pernikahan anak ini acapkali disebabkan karena minimnya aktivitas di tengah pandemi lantaran kegiatan sekolah yang ditutup Sehingga, muncul ragam persoalan ekonomi keluarga di tengah situasi pandemi. (ara/hms/gih)

  • Bagikan