Lindungi Ekonomi Masyarakat, DPRD Kudus Bahas Perda Pembinaan Toko Swalayan

  • Bagikan
Anggota DPRD Kudus
GELAR: Anggota DPRD Kudus saat melaksanakan bedah perda yang dilaksanakan di Semarang 31 Maret hingga 2 April lalu. (SYAMSUL HADI / JOGLO JATENG)

Gema DPRD Kudus

KUDUS – Dirasa banyak pelaksanaan yang kurang maksimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengadakan Bedah Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan yang dilaksanakan dari 31 Maret sampai 2 April lalu, bertempat di Hotel Grandhika, Kota Semarang.

Dalam kegiatan itu, para anggota dewan melaksanakan pengkajian atau penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Perda Kabupaten Kudus. Ada empat item peraturan yang dibedah untuk kedepannya supaya maksimal.

Empat pembahasan tersebut yakni Raperda Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Raperda Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Raperda Tentang Kawasan Olahraga. Kemudian, Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.

Ketua Komisi B DPRD Kudus Ali Muklisin mengatakan, pihaknya membahas dan membedah Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Alasannya karena Perda tersebut ada banyak kejanggalan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kudus.

“Di Kabupaten Kudus ini sudah banyak toko swalayan atau supermarket melanggar aturan Perda yang tertera. Meskipun sudah diingatkan dan ditegur tapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya,” ucapnya.

Pihaknya merencanakan untuk merevisi aturan yang terdapat di Perda Nomor 12 Tahun 2017 tersebut. Penegakkan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus ia anggap sudah baik, namun tetap selalu muncul perkara baru.

Baca juga:  Siapkan Sekolah Gelar Simulasi PTM

“Contohnya ada salah satu toko swalayan yang belum berizin, ditegakkan oleh Satpol PP langsung izin. Tapi kan di dalam peraturan juga ada batas maksimal di setiap kecamatan maksimal berapa, tidak asal-asalan,” tegasnya.

Ali melanjutkan, dalam sidak yang pernah ia lakukan di salah satu titik toko swalayan masih didapati peraturan yang tidak dipenuhi. Seperti jarak minimal antar toko swalayan dan pasar tradisional yang minimal berjarak 500 meter.

“Jika kurang dari batas minimal itu, nanti kasihan toko-toko kecil di lingkungan masyarakat. Dampaknya di situ,” terangnya.

Pihaknya mengharapkan, revisi terhadap Perda tentang toko swalayan yang dibahasnya tersebut ada titik terang dan bisa terealisasikan. Agar kemajuan ekonomi masyarakat semakin meningkat kedepannya.

“Semoga ya terealisasikan, supaya masyarakat yang mempunyai toko di rumah itu bisa sejahtera. Serta penataan toko swalayan bisa dilakukan dengan baik sesuai aturan tertera dalam Perda,” pungkasnya. (sam/fat)

  • Bagikan