Pemerintah Diminta Lindungi Masyarakat Pesisir

  • Bagikan
Ketua DPRD Demak Sri Fahruddin Bisri Slamet
KENA ROB: Ketua DPRD Demak Sri Fahruddin Bisri Slamet bersama warga saat melewati akses jalan yang terendam Rob di Desa Timbulsloko, Sayung untuk mengikuti peringatan hari Nelayan, kemarin (6/4). (AJI YOGA/JOGLO JATENG)

DEMAK, Joglo Jateng – Pemerintah diminta segera melindungi kehidupan masyarakat pesisir yang wilayahnya terdampak rob. Salah satunya Desa Timbulsloko yang terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Desa yang dihuni oleh 3.469 jiwa ini merupakan salah satu kawasan pesisir yang tenggelam karena dihantam rob sejak satu dekade terakhir.

Warga Desa Timbulsloko sekaligus Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah mengatakan, di hari nelayan 6 April ini, warga bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, mendesak pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat untuk segera menyusun skema perlindungan bagi kehidupan masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan, mengingat pemerintah Indonesia selalu mengklaim telah melakukan berbagai inisiatif penting dalam berbagai forum internasional. Yakni demi mendapatkan pendanaan iklim dari sejumlah lembaga donor internasional.

“Saya ingat, pada tahun 2008, dalam forum Our Ocean Conference (OOC) di Bali, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi 1.814.352 hektare hutan mangrove yang rusak dimulai pada tahun 2019-2023. Komitmen semacam ini seharusnya ditujukan untuk segera menyusun skema perlindungan bagi kawasan-kawasan yang terkena banjir rob,” tandasnya di sela-sela mempersiapkan acara peringatan hari nelayan, di Desa Timbulsloko, Sayung, kemarin.

Ia menegaskan, berbagai pendanaan internasional untuk isu iklim di kawasan pesisir dan laut  yang diterima pemerintah Indonesia, seharusnya ditujukkan untuk kepentingan masyarakat pesisir, khusunya nelayan. Apalagi, nelayanlah yang setiap saat berhadapan langsung dengan dampak buruk krisis iklim. “Inilah makna penting peringatan hari nelayan pada tahun 2021,” ujarnya.

Masnu’ah mengharapkan agar pemerintah segera menyusun skema perlindungan bagi nelayan dan perempuan nelayan berdasarkan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Selian itu, berdasarkan pasal 12 UU No. 7 Tahun 2016, skema perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat di Desa Timbulsloko adalah memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Kemudian, memberikan jaminan atas risiko penangkapan ikan.

Baca juga:  Tingkatkan Kembali Populasi Ternak Kerbau

“Salah satu risiko besar dalam hal ini adalah risiko dari krisis iklim,” katanya.

Salah satu warga Desa Timbulsloko yang lain, Makruf (45) mengungkapkan, akibat terjangan rob yang semakin tahun semakin ganas ini, mengakibatkan akses jalan warga terputus. Oleh karena itu, belum lama ini warga berinisiatif untuk membangun jembatan secara swadaya, sembari menunggu solusi kongkrit dari pemerintah.

“Sampai saat ini sudah sekitar 30% warga memilih pindah ke luar desa atau daerah. Untuk warga yang masih bertahan di sini kebanyakan memang masih bingung jika harus direlokasi. Apalagi jika hanya diberi tanah saja, kan harus membangun rumah. Tentu butuh biaya. Sedangkan sebagian yang lain, memilih bertahan karena menghargai nilai-nilai hostoris dan tanah leluhurnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak Sri Fahruddin Bisri Slamet mangatakan, kondisi Desa Timbulsloko sudah tidak layak di huni oleh masyarakat. Namun, ia tetap berharap akan adanya kajian yang lebih mendalam. Apalagi, tidak serta merta warga sepakat untuk direlokasi secara total dan masih mempertahankan nilai-nilai historisitasnya.

Ia berkomitmen akan mendampingi masyarakat dan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Terutama soal perlindungan masyarakat pesisir dan kajian yang mendalam terkait kawasan yang terkena rob ini agar mendapatkan solusi yang tepat.

“Misalnya, warga yang enggan untuk direlokasi tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, desa ini tidak terisolir. Dengan menjadikan desa wisata atau sejenisnyalah,” katanya. (cr3/gih)

  • Bagikan