Nekat Mudik, ASN akan Diganjar Sanksi

  • Bagikan
Arif Rahman Hakim
Arif Rahman Hakim, Kepala Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian BKD Pemalang (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Pemerintah pusat semakin memperketat aturan larangan mudik yang dimulai sejak 22 April sampai 24 Mei. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang belum menerima surat edaran dari pusat tentang larangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, ASN yang melanggar aturan akan tetap diganjar sanksi jika kedapatan melanggar aturan tersebut.

Kepala Subbidang (Kasubid) Pembinaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang Arif Rahman Hakim menjelaskan, biasanya surat tersebut diterimanya dari Kementrian Dalam Negeri atau Kementiran Pendayagunaan Aparatur Negara. Lalu, ketika sudah menerima, BKD akan langsung membuat surat lanjutan untuk diedarkan ke kantor pemerintahan daerah.

“Dari kemarin saya belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik ini dan baru mengetahui ada larangan dari media saja. Jika sudah ada pastinya akan langsung membuat surat lanjutan untuk organisasi perangkat daerah,” katanya kemarin.

Baca juga:  Bupati Pemalang Minta Profesionalitas Aparatur Lebih Dikedepankan

Ia menerangkan untuk pelarangan yang diperketat mulai 22 April lalu ini tidak berpengaruh untuk para ASN, karena kebanyakan dari mereka tidak akan mudik lebih awal. Hal tersebut disebabkan hari libur untuk pegawai pemerintahan akan dimulai pada tanggal 12 Mei dan itu pun hanya lima hari sampai dengan 17 Mei.

Ia menjelaskan meski belum ada surat edaran, pihaknya tetap akan menindak jika ada ASN yang kedapatan melakukan kegiatan mudik dan sanksinya pun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini juga untuk mensuksekan kebijakan pemerintah dan sebagai contoh untuk masyarakat agar mengikuti tidak mudik ke kampung halaman mereka.

“Sanksinya jelas jika tidak mau mengikuti kebijakan ini pasti akan mendapatkannya sesuai tertera di PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang manajemen PPPK,” imbuhnya.(cr8/akh)

  • Bagikan