Serahkan Tersangka Pidana Pajak Rp2,28 Miliar

  • Bagikan
Proses penahanan di Polda Bali
SERAHKAN: Proses penahanan di Polda Bali, Denpasar, Rabu (28/04). (ANTARA/JOGLO JATENG)

DENPASAR, Joglo Jateng – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyerahkan tersangka pidana pajak dengan kerugian mencapai Rp2,28 miliar ke Kejaksaan Nageri Denpasar, Bali. Tersangka berinisial IK (37) adalah seorang pengusaha online advertising yang melakukan pengelolaan periklanan di website.

 Plt Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJPb Bali Andri Puspo Heriyanto menjelaskan, tersangka IK diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yakni dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau keterangan Tahun Pajak 2015 dengan tidak benar atau tidak lengkap.

Atas perbuatannya itu, tersangka IK telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.280.921.952. Saat ini, tersangka IK telah ditahan oleh Penuntut Umum Kejari Denpasar dan ditempatkan di Rutan Polda Bali.

Baca juga:  Terapkan Keamanan yang Baik, Jateng Terima Penghargaan Sistem Informasi Terbaik

Tersangka IK diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap Penuntutan dengan dugaan melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yakni tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP).

Sebelumnya, tim penyidik telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak. Saat dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP.

“Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun, IK tidak menggunakan hak itu, sehingga PPNS Kanwil DJP Bali meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan,” terangnya. (ara/zul)

  • Bagikan