Isu Taliban Sempat Tergiang

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron
PAPARAN: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron usai diperiksa Komnas HAM perihal tes wawasan kebangsaan di Jakarta, Kamis (17/6). (ANTARA/JOGLO JATENG)

JAKARTA, Joglo Jateng – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan isu mengenai adanya pegawai yang diduga terlibat taliban sempat tergiang atau didengar oleh pimpinan. Namun, ia mengaku tidak memiliki data langsung siapa saja orangnya.

“Sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk memang isu itu tergiang di telinga kami,” kata Nurul Ghufron usai diperiksa Komnas HAM perihal tes wawasan kebangsaan di Jakarta, kemarin.

Ghufron membenarkan dirinya juga ditanyai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai isu taliban di internal lembaga antirasuah tersebut. Selain itu, ia juga ditanya perihal apakah tes wawasan kebangsaan sengaja menyasar orang-orang tertentu, terutama 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan bahwa semuanya berjalan objektif. Bahkan, pimpinan KPK juga berupaya memperjuangkan nasib 75 pegawai yang akhirnya menjadi 51 orang dengan berbasis indikator kriteria bukan nama-nama.”Jadi, perjuangannya untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak,” katanya.

Ia menyebutkan dari tiga klaster, yakni hijau sebanyak tujuh indikator, kuning enam, dan merah sembilan. Apa yang diperjuangkan membuahkan hasil dengan dicabutnya tujuh indikator hijau, enam indikator kuning, dan satu pada indikator merah. “Hanya tersisa delapan kriteria yang di klaster merah,” ujarnya.

Kedatangan Ghufron ke Komnas HAM sekaligus mewakili pimpinan lembaga antirasuah tersebut untuk memberikan penjelasan perihal tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan beserta pegawai KPK lainnya.

Sebelumnya, phaknya menjamin dan memastikan akan transparan terkait kisruh tes wawasan kebangsaan (TWK) selama hal itu masih menjadi wewenang KPK. “Selama itu wewenang dan dilaksanakan oleh KPK, maka KPK akan transparan,” kata Ghufron.

Baca juga:  Kapolda Jateng Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Berita Menyesatkan Terkait Tewasnya 6 Anggota FPI

Hal itu mulai dari pembuatan peraturan komisi sampai bagaimana KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan TWK. Kendati demikian, Ghufron mengatakan terkait metode, materi dan hasil TWK maka otoritas tersebut berada pada BKN untuk membuka atau tidak.

Ia juga menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak memiliki kompetensi untuk menilai. Yakni, apakah hasil TWK bisa dibuka atau tidak kepada publik karena merupakan ranah BKN.

Terkait TWK yang menjadi polemik tersebut, Ghufron mengaku KPK sedang diadukan oleh beberapa pihak ke sejumlah institusi. Termasuk pula uji materi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, peraturan komisi nomor 1 tahun 2021 saat ini juga sedang diuji materi di MK. “Kami juga sedang dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM,” ujarnya.

Atas pengaduan yang diadukan oleh sejumlah pihak tersebut, secara prosedur KPK tetap akan taat dan menghormati semua lembaga yang melakukan prosesnya.

Mengenai surat keputusan untuk 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, Ghufron mengaku tidak bisa memastikan karena hal itu merupakan ranah dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Kendati demikian pimpinan KPK membenarkan telah menginstruksikan agar segera diberitahukan kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. (ara/gih)

  • Bagikan