Pendamping Desa Minta Kenaikan Gaji

  • Bagikan
DUKUNGAN: Pimpinan Komisi A DPRD turut membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan atas tuntutan para tenaga PLD, belum lama ini. (ACHWAN A./JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Belasan anggota Forum Komunikasi Pendamping Lokal Desa (PLD) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pati baru-baru ini. Kepada anggota Komisi A mereka mengadukan persoalan terkait gaji yang diterima masih jauh dari kelayakan. Hal itu jika dibandingkan beban tugas yang mereka kerjakan.

Koordinator PLD Kabupaten Pati Sholikul Hadi saat ditemui pimpinan dan anggota Komisi A menyampaikan pihaknya meminta perbaikan kesejahteraan dari pemerintah Kabupaten Pati. Dalam kesempatan tersebut, dewan juga menghadirkan perwakilan dari Dispermades untuk berdiskusi.

“Tugas pokok sebagai PLD adalah memberikan peran dan pendampingan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah kabupaten agar terdapat penambahan honor operasional. Mengingat tugas kami mencakup 4 desa sekaligus,” terangnya.

Ia menjelaskan selama ini total gaji yang didapatkan perbulan sekitar Rp 1,9 juta. Dimana uang tersebut bersumber dari pendanaan dari Kementerian Desa Rp 1,4 juta, kemudian uang transportasi Rp 400 ribu dan sisanya untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan.

“Kami merasa masih kurang. Apalagi teman-temen PLD yang bertugas di wilayah terpencil yang terpaut jauh jaraknya. Disamping itu kami dituntut memiliki moobilitas tinggi. Jadi dengan ini kami meminta tambahan gaji kepada pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Baca juga:  Destinasi Objek Wisata Pati masih Tutup Belum Terapkan Tatanan New Normal

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bambang Susilo mengatakan bisa mengerti persoalan tersebut. Dirinya juga bisa memahami apa yang disampaikan perwakilan PLD. Ia juga meminta agar tuntutan tersebut bisa ditindaklanjuti dinas terkait, dalam hal ini Dispermades.

“Kami bisa mengerti duduk persoalannya. Paling tidak kami akan mencarikan payung hukum yang jelas untuk nantinya bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” ungkapnya.

Bambang menyebut saat ini ada sejumlah kabupaten di Jawa Tengah yang bisa dijadikan contoh dalam memperhatikan nasib tenaga PLD. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang.

“Kepentingan untuk penambahan honor tenaga PLD ini memang cukup mendesak. Sebab mereka yang berhadapan langsung dengan pemerintah desa dan mendampingi masyarakat desa dalam penggunaan dana desa”, tandasnya.

Di akhir pertemuan, seluruh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati yang hadir menunjukkan dukungan terhadap tuntutan perwakilan tenaga PLD dengan turut membubuhkan tandatangan dalam sebuah pernyataan tuntutan tertulis. (ahw/fat)

  • Bagikan