JAKARTA, Joglo Jateng – Pandemi Covid-19 berdampak pada penambahan angka miskin ekstrem di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya menekan angka tersebut hingga nol persen.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menyebut, angka kemiskinan bertambah dengan kategori kronis maupun ekstrem. Pihaknya akan mengutamakan penyelesaian kemiskinan ekstrem dengan target mencapai nol persen pada akhir 2024.
“Kalau kemiskinan seluruhnya itu jumlahnya 27 juta lebih, sementara yang (miskin) ekstrem itu sekitar 10 juta lebih. Nah yang ingin diselesaikan sampai dengan 2024 yang 10 juta itu,” terangnya di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/9).
Hingga akhir 2021, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 2,1 juta miskin ekstrem di 35 kabupaten/ kota yang berada di tujuh provinsi. Diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
Berdasarkan identifikasi oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggaran untuk pengurangan kemiskinan pada 2021 mencapai Rp170 triliun. Termasuk di dalamnya untuk miskin ekstrem.
Anggaran tersebut digunakan untuk program dan kegiatan pemberdayaan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Seperti misalnya bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan, vokasi, dan padat karya.
“TNP2K merencanakan sesuai dengan target yang diberikan untuk 2021 sekitar 20 persen, dua jutaan lebih. ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi,” kata Wapres.
Bank Dunia juga memprediksi angka kemiskinan ekstrem di dunia meningkat 88 juta hingga 115 juta orang pada 2021. Hal ini disebabkan adanya kontraksi ekonomi di berbagai negara sebagai dampak pandemi Covid-19. Sementara pada 2020, Bank Dunia mencatat peningkatan angka kemiskinan ekstrem di dunia sebagai yang terbesar dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai warga yang hidup dengan uang sebesar 1,9 dolar AS atau Rp 27.000 per hari. (ara/ern)
