DEMAK, Joglo Jateng – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2026 telah sampai tahapan pandangan umum seluruh fraksi di DPRD Demak. Angka kemiskinan yang mencapai 12,2 persen di Demak menjadi sorotan.
Salah satunya disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Demak Danang Saputra melalui juru bicaranya, Mu’thi Kholil, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Demak masih sangat tinggi. Yakni, berada pada angka 12,2 persen yang artinya masih dibawah angka nasional yakni 10 persen. Hal ini harus menjadi agenda penting dalam RPJMD yang tidak bisa ditinggalkan.
“Iya, pandemi covid-19 menjadi salah satu faktornya. Sebab itu, pemkab harus punya strategi yang jitu,” katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Demak, Senin (25/10).
Ia menambahkan, strategi untuk mengentaskan kemiskinan ini bisa difokuskan dalam beberapa sektor. Khusunya sektor perdagangan, pertanian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di mana sektor-sektor tersebut merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang harus diwujudkan sebagai langkah konkret mensejahterakan masyarakat.
“Kita tahu, Demak sampai sekarang masih menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Sebab itu, harus ada pemerataan infrastruktur di desa dan juga ada perhatian khusus untuk pedagang atau UMKM,” terangnya.
Selain itu, Mu’thi melanjutkan, pemkab juga bisa memaksimalkan CSR pada 400 perusahaan yang ada di Demak. Ini agar dapat mendukung pembangunan di beberapa sektor. “Pembangunan desa wisata misalkan. Ini kan bisa menjadi ladang ekonomi masyarakat sekitarnya,” ungkapnya.
Sementara, Bupati Demak Eisti’anah belum memberikan tanggapannya secara lengkap. Adapun untuk usulan-usulan yang ada akan dipertimbangkan dan dikaji terlebih dahulu.
“Soal angka kemiskinan kami ketahui, ini juga akan diperhatiakn. Soal saran-saran yang ada kami kaji dulu. Besok saat paripurna mendatang akan kami jawab seluruhnya,” paparnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD. (aji/gih)