Sekolah Harus Habiskan BOS

  • Bagikan
KETERANGAN: Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Sutanto saat menjadi pembicara lokakarya pengelolaan BOS pada pembelajaran tatap muka di Semarang, Rabu (27/10). (ANTARA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengingatkan sekolah penerima BOS pada 2021 harus menghabiskan alokasi dana tersebut di akhir tahun. Sebab, jika tidak habis, akan berdampak pada pengalokasian tahun berikutnya.

Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Sutanto mengatakan, ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2021.

“Jangan sampai ada uang BOS sisa di akhir tahun. Sisa anggaran BOS akan diperhitungkan dengan anggaran tahun berikutnya,” katanya saat menjadi pembicara lokakarya pengelolaan BOS pada pembelajaran tatap muka di Semarang, Rabu (27/10).

Oleh karena itu, ia meminta sekolah penerima BOS untuk memanfaatkan seoptimal mungkin penggunaan dana tersebut. Menurutnya, alokasi BOS seharusnya bisa diserap habis oleh pihak sekolah. Sebab, sekolah sebelumnya telah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

Baca juga:  Ganjar Imbau Warga Tak Keluar di Libur Panjang

“Misalnya, tahun ini dapat alokasi Rp 200 juta, tetapi ternyata di akhir tahun masih tersisa Rp 20 juta. Pada tahun berikutnya tidak akan dapat Rp 200 juta lagi, tetapi Rp 180 juta karena dinilai kemampuan serapannya sebesar itu,” katanya.

Sejak 2020, lanjut dia, penyaluran dana BOS langsung ke rekening masing-masing sekolah. Alokasi BOS pada tahun ini, mencapai Rp 52,5 triliun, di mana alokasi terbanyak untuk SD yang mencapai Rp 23 triliun.

Dalam kesempatan itu, ia memastikan bahwa semua sekolah berhak menerima dana BOS. Asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tinggal pahami saja aturannya, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta peraturan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya. (ara/gih)

  • Bagikan