56 Ormas & Forkopimda Deklarasi Bersih Pekat

  • Bagikan
TEGAS: Bupati dan Wakil Bupati Rembang berfoto bersama dengan perwakilan 56 organisasi yang mendeklarasikan berkomitmen dalam memberantas penyakit masyarakat (pekat), Rabu (27/10). (HUMAS/JOGLO JATENG)

REMBANG, Joglo Jateng – 56 Organisasi menggelar deklarasi bersama untuk berkomitmen dalam memberantas penyakit masyarakat (pekat). Mereka terdiri atas organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial, organisasi mahasiswa dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Rembang.

Tokoh Presidium gerakan Ormas dukung berantas pekat KH. Ahmad Faishol Baidhlowi mengatakan, pertemuan ini merupakan sesuatu yang sangat di tunggu-tunggu. Agar kedepannya bisa memberikan masukan kepada pihak terkait. Dengan bergerak bersama, diharapkan Rembang bisa bebas dari segala bentuk kemaksiatan seperti prostitusi, Miras, dan perjudian.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang telah memperhatikan dan bekerja sama dengan baik. Harapan kami dapat dijalankan dengan sempurna,” jelas Gus Affas sapaan akrabnya.

Tokoh Presidium Rembang Bersih Pekat, KH Idror Maemoen (Gus Idror) mengaku siap apabila nantinya diminta untuk terjun dalam giat operasi pekat. Berdasarkan arahan, perwakilan ormas akan ditempatkan dibarisan belakang setelah aparat penegak hukum.

“Sesuai arahan, kita dipersilahkan ikut dalam giat operasi tapi dibarisan paling belakang. Ya semoga penanganan pekat bisa lebih maksimal. Dan masyarakat Rembang bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi,” terangnya.

Baca juga:  Alat Tambang Terperosok, Operator Tewas

Sementara itu Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan gerakan ini tidak ada unsur mematikan UMKM. Namun akan dicari solusi agar UMKM yang disalahgunakan ini bisa diarahkan ke arah yang benar.

Setelah adanya deklarasi bersama ini, Bupati berharap ada pembagian peran dan koordinasi komunikasi yang baik antara Ormas dan aparat penegak hukum. Ia pun mempersilahkan jika ormas ikut dalam razia yang dilakukan oleh petugas gabungan, namun tetap pada koridor hukum.

Bupati menambahkan Peraturan Bupati sudah ada tentang pekat, Satpol PP juga rutin melakukan razia dan selalu mendapatkan barang bukti minuman keras. Pemkab bersama DPRD akan segera mendorong pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyakit masyarakat.

Ia menambahkan, Kabupaten Rembang sudah memiliki Perda tentang Miras yang dibuat pada 1977. Namun peraturan tersebut sudah lama dibuat dan perlu dilakukan pembaharuan. Mengingat terbitnya undang-undang yang baru, seperti undang-undang pornografi, miras dan undang-undang yang lainnya.

“Apalagi dengan lahirnya undang-undang pornografi, miras dan lainnya. Tentu harus segera kita tindak lanjuti dengan peraturan berikutnya yang mampu menampung sekaligus bisa memberikan kesejahteraan bagi Kabupaten Rembang,” kata Bupati. (hms/fat)

  • Bagikan