Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Rendah, Perlu Optimalisasi Pajak Daerah

  • Bagikan
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (ANTARA/JOGLO JATENG)

YOGYAKARTA, Joglo Jateng – Realisasi pajak hotel dan restoran pada awal semester ini cukup rendah. Hanya sekitar 27,9 persen dan 58,4 persen dari target. Perlu dilakukan optimalisasi capaian pendapatan asli daerah itu dari sektor pajak.

Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta memasang target pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp 127 miliar. Sedangkan dari pajak restoran sebesar Rp 46,5 miliar.

Oleh karena itu, pemkot setempat menyatakan siap melakukan optimalisasi capaian pendapatan asli daerah. Yaitu berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui monitoring centre for prevention (MCP).

“Pada dasarnya, capaian kinerja kami dari berbagai aspek itu juga dinilai dari sudut pandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, termasuk optimalisasi pajak selain aspek lain. Seperti pengadaan barang dan pengelolaan aset hingga SDM,” papar Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai mengikuti evaluasi bersama KPK, Rabu (27/10).

Menurut dia, optimalisasi capaian pajak daerah menjadi salah satu aspek penilaian kinerja yang disorot melalui MCP. Meskipun pada saat pandemi terjadi penurunan pendapatan asli daerah.

Baca juga:  Perluas Jangkauan, Mobil Vaksin Disiapkan

Pada saat pandemi, lanjut dia, terjadi penurunan omzet dari pelaku usaha hotel dan restoran. Sehingga otomatis berpengaruh pada pajak daerah yang dibayarkan ke pemerintah daerah.

Meski demikian, Haryadi berharap pelaku usaha hotel dan restoran juga tidak menyembunyikan omzet saat pariwisata mulai bangkit seperti saat ini. Mengingat kasus Covid-19 yang mulai turun.

“Kalau memang terjadi kenaikan okupansi dan omzet, pajaknya juga harus dihitung dengan benar. Bagaimanapun juga pajak tersebut sudah dibayarkan oleh tamu atau pengunjung, tinggal meneruskannya ke pemerintah daerah sebagai pajak daerah. Jangan dihitung sebagai income usaha,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY Deddy Pranawa Eryana mengatakan bahwa terjadi kenaikan okupansi hotel bintang tiga dan lima di DIY, khususnya di akhir pekan, menjadi lebih dari 40 persen.

“Akan tetapi, perlu diingat bahwa okupansi yang diizinkan adalah maksimal 70 persen dari kamar yang dimiliki,” ujarnya.

“Kami pun sudah mendapat surat dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban membayar berbagai pajak. Mulai dari pajak hotel hingga air tanah,” tambahnya. (ara/fat)

  • Bagikan