SEMARANG, Joglo Jateng – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indoensia (APPSI) menilai pedagang perlu dilibatkan terkait rencana kebijakan subsidi minyak goreng selama enam bulan. Sebab, hal itu bisa membuat berjalannya kebijakan tersebut bisa lebih efektif. Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI, Sudaryono mengatakan, subsidi tersebut bisa menekan kenaikan harga di pasaran. Meskipun begitu, pihaknya meminta pemerintah agar melibatkan para pedagang pasar dalam penyaluran minyak goreng subsidi.
“Caranya yang perlu kita kritisi atau beri masukan. Kami pengin harus lewat pedagang pasar. karena kita yang dagang itu juga (minyak). Baru pengawasan satgas pangan atau kepolisian di lapanganya. Kita bisa amanah kok, jangan malah pedagang pasar dicuraigai,” katanya usai Musyawarah Wilayah (Muswil) III di salah hotel ternama Kota Semarang kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Baginya, jika penyaluran minyak subsidi minyak goreng melalui pasar modern atau super market, sasaran pembelinya hanya kalangan masyarakat menengah ke atas. Sehingga, subsidi minyak goreng itu perlu direncanakan dan dikonsep secara matang terlebih dahulu.
“Sekali lagi saya tegaskan, kami sangat menyambut baik program subsidi minyak itu. Tapi kami ingin dilibatkan juga dalam penyaluranya. Kami pengen pedagang tradisional yang dilibatkan dalam komunitas subsidi minyak itu. Kerena sejauh ini kan, kita penyaluran bantuan tidak melalui APPSI, tapi lewat organisai ritel atau yang modern,” jelas Sudaryono.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APPSI Jawa Tengah, Suwanto ikut bersuara menyoal adanya kebijakan minyak goreng itu. Sebagai organisasi pedagang pasar, ia mempermasalahkan terkait harga crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng yang naik terus menerus.
“CPO di sini (Indonesia) ini kan bagus di dunia, mengapa harga bisa naik terus. Ini berarti ada yang tidak benar di distribusi atau mungkin ada kartelnya. Jadi kenapa malah di export ke luar negeri. Pemerintah jangan lupa kita ada rakyat yang memerlukan itu (CPO),” terangnya.
Sebelumnya, Dinas Peribdustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Arif Sambodo mengungkapkan, rencana program pemerintah pusat terkait subsidi minyak goreng masih dihitung mekanismenya. Ia mengaku, dinasnya belum bisa memastikan jumlah minyak yang digelontorkan ke Jawa Tengah.
“Itu kebijakan yang baru akan diturunkan. Mekanismenya masih dihitung. Rencanaya, untuk subsidi itu untuk 6 bulan,” kata Sambodo, Kamis (6/1).
Namun demikian, Arif menerangkan, informasi yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan harga minyak subsidi di tingkat konsumen sebesar Rp 14.000 per liter. Oleh karena itu, ia menyebut harga tersebut tidak sama dengan harga acuan lama. (dik/gih)
