DPRD Kudus Telah Sahkan Ranperda Disabilitas

  • Bagikan
Ketua Bapemperda DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni. (SYAMSUL HADI / JOGLO JATENG)

Gema DPRD Kudus

“Semoga Perda ini dapat membantu hak-hak teman-teman disabilitas seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan publik bisa diperoleh baik di Kudus. Tentunya dengan peran dari masing-masing OPD,”

Disdik Sleman

KUDUS, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, pada 2021 lalu telah menyusun beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Salah satunya yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang disabilitas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni mengatakan, Perda tentang disabilitas pada akhir 2021 lalu sudah berada di tahap akhir. Dengan diturunkannya fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Saat ini Perda itu sudah disahkan dan diundangkan. Kami kini tengah menunggu Peraturan Bupati (Perbup), untuk penerapan teknisnya di Kudus,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi D DPRD Kudus ini.

DUKUNGAN: Ketua Bapemperda DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni (dua dari kiri) saat ikuti memperingati Hari Disabilitas, beberapa waktu lalu. Kini DPRD telah membuat Perda untuk penyandang disabilitas agar memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Dengan disahkannya Ranperda ini, Yusuf mengharapkan, seluruh stakeholder di Kabupaten Kudus bisa bersama-sama turut andil. Yakni dalam rangka membantu para penyandang disabilitas, khususnya di Kota Kretek.

Baca juga:  Pemkab Kudus Kebut Pembahasan APBD 2022

“Semoga Perda ini dapat membantu hak-hak teman-teman disabilitas seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan publik bisa diperoleh baik di Kudus. Tentunya dengan peran dari masing-masing OPD,” tuturnya.

RAMAH: Nampak salah satu perkantoran di Kabaupaten Kudus yang telah memberikan fasilitas yang ramah untuk akses penyandang disabilitas, Kamis (10/3).

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Rismawan Yulianto mengharapkan, agar segera mengesahkan Perbup mengenai Perda tersebut. Sehingga, seluruh stakeholder di Kudus bisa memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.

“Semoga apa yang ada di Perda itu bisa dilaksanakan baik bagi seluruh stakeholder di Kudus, terkait pengawasan dan pelaksanaan yang sesuai di Perbup maupun di Perda. Apabila tidak melakukan apa yang ada di Perda, kami berharap ada penindakan dan sanksi yang jelas,” ujarnya. (sam/fat)

  • Bagikan