Polri Siapkan Rencana Pengamanan Pemilu

LATIHAN: Ilustrasi polisi menangkap kelompok yang melarikan kotak suara, pada simulasi pengamanan Pemilu, di Mako Sat Brimob Polda Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. (ANTARA / JOGLO JATENG)

JAKARTA, Jolgo Jateng – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyiapkan rencana pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Kesiapan itu meliputi anggaran, jumlah personel, serta sarana dan prasarana.

“Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarpras (sarana dan prasarana), cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, Selasa (24/5).

Selamat Idulfitri 2024

Persiapan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta jajarannya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5).

Baca juga:  Bank Jateng Raih Dua Platinum di Ajang ICCA 2024

Menurutnya, setiap tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh anggota KPU memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat yang berbeda-beda dengan eskalasi yang juga beda-beda. Untuk itu, seperti disampaikan Kapolri usai audiensi dengan anggota KPU RI bahwa Polri perlu persiapkan pengamanan lebih awal.

“Tujuannya agar seluruh penahapan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan, Polri bakal menggelar Operasi Mantap Brata secara berjenjang. Mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat polres jajaran.

Baca juga:  Bank Jateng Raih Dua Platinum di Ajang ICCA 2024

Operasi Mantap Brata ini dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian penahapan Pemilu 2024. Sementara waktu pelaksanaan operasi ini diputuskan setelah rapat dengan Komisi II DPR RI terkait dengan penahapan pemilu.

“Polri juga bekerja sama atau bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, penyelenggara pemilu, dan pemda,” imbuhnya. (ara/gih)