Bawaslu Kota Semarang Siapkan Sejumlah Pengawasan

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin. (DICKRI TIFANI BADI/ JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Bawaslu Kota Semarang menyiapkan sejumlah langkah pengawasan menjelang Pemilu 2024 mendatang. Yakni mulai pembentukan sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP), Saka Adhyasta, pembentukan pengawasan tingkatan kelurahan dan kecamatan, hingga kerja sama dengan universitas di Kota Semarang.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/6). Ia menyampaikan, pihaknya sedang memetakan kerawanan pelanggaran Pemilu yang berkaca pada Pemilu 2019 lalu.

Selamat Idulfitri 2024

Amin memastikan, perihal pengawasan pihaknya tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah pembentukan Adhyasta Pemilu yang mengandeng Kwarcab Kota Semarang. Ia menjelaskan, Saka Adhyasta Pemilu merupakan pendidikan untuk masyarakat terkait pemahaman tentang pemilu. Menurutnya, hal ini sangat berguna sekali dalam pengawasan partisipatif keikutsertaan masyarakat.

Baca juga:  Turun 0,1 Persen, PPKBD Jadi Ujung Tombak Penurunan Stunting

Tak hanya itu saja, menurut Amin, Bawaslu juga melakukan pengembangan terkait kelurahan pengawasan yang sudah dibentuk tahun 2019.  Ia menyebut, pembentukan di kelurahan pengawasan sudah separo dari 16 kecamatan di Kota Semarang.  Tahun 2024, pihaknya bakal mengembangkan lagi. Sehingga, setiap kelurahan nantinya ada pengawasan agar anti money politik.

“Harapannya, masyarakat sadar pemilu. Kedua, ikut berpartisipasi dalam pengawasan yang melibatkan sebanyak mungkin stakeholder terkait,” ucapnya.

Di sisi lain, Amin juga menjelaskan pemetaan potensi kerawanan antara lain seperti politik uang, tahapan yang beririsan, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran pidana. Maka dari itu, pihaknya harus mensosialisasikan kepada masyarakat luar agar lebih paham soal potensi kerawanan pemilu.

Baca juga:  Udinus Raih Akreditasi Bertaraf Internasional

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu juga menggandeng universitas yang ada di Kota Semarang. Tercatat, sebanyak 11 universitas sudah melakukan kerja sama soal pengawasan partisipatif yang melibatkan mahasiswa. Dari situ, universitas dan pihaknya membuat kegiatan semacam pendidikan politik kepada mahasiswa.

“Kita diundang menjadi narasumber atau jadi dosen tamu yang ikut mensosialisasikan agar mahasiswa, misalnya menjadi pengawasan partisipatif independen, pemantau pemilu, atau penyelenggara pemilu,” terangnya.

Dari kerjasama tersebut, Amin menuturkan pemilu selanjutnya pasti membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM). Seperti, panwas di 16 kecamatan, dan pengawas TPS di 177 kelurahan.

Baca juga:  Kerugian akibat Banjir Semarang dan Demak Tembus Rp 1,6 Triliun

Amin mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan stakeholder terkait potensi awal tahapan pendaftaran verifikasi partai politik. Pemetaan verifikasi partai itu akan dilakukan seperti apa, sembari menunggu PKPU Bawaslu RI. (dik/gih)