Pentingnya Layanan Informasi Dampak Pernikahan Dini bagi Peserta Didik

Oleh: Nurul Dyah Fatmawati, S.Pd
Guru BK SMK Negeri 1 Pati, Kabupaten Pati

PENINGKATAN angka perkawinan anak terjadi selama pandemi Covid-19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan bahwa banyak terjadi kasus perkawinan anak yang berusia di bawah 18 tahun, dan umumnya merupakan pelajar. Peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan, serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur juga terjadi. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan anak bawah umur.

Selamat Idulfitri 2024

Kasus perkawinan di bawah umur atau yang lebih sering disebut sebagai pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda. Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1, tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan di bawah usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) tidak dapat berjalan secara maksimal. Pelaksanaan layanan harus dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau online. Proses konseling yang seharusnya melibatkan adanya kontak intens dengan peserta didik pun hanya bisa dilaksanakan secara online (cyber counseling), melalui aplikasi WhatsApp ataupun microsoft team. Namun, muncul beberapa permasalahan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19, salah satunya adalah meningkatnya jumlah siswa yang mengundurkan diri dikarenakan melaksanakan pernikahan dini. Oleh sebab itu, maka peran guru BK dalam pemberian edukasi dan informasi kepada peserta didik sangat penting.

Layanan informasi mengenai apa itu pernikahan dini, dampak, atau akibat yang mungkin bisa ditimbulkan dari pernikahan dini sangat penting untuk disampaikan kepada peserta didik. Faktanya pelaksanaan pernikahan pada usia dini memberikan banyak dampak negatif bagi anak, baik secara fisik dan mental. Pemberian layanan informasi kepada peserta didik merupakan salah satu bentuk tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini.

Layanan informasi yang dilaksanakan oleh guru BK bisa dikemas secara interaktif dengan mengadakan webinar secara daring dengan memanfaatkan platform mengajar yang sudah banyak tersedia, baik menggunakan microsoft teams, zoom maupun google meet. Sehingga diharapkan jangkauan peserta didik yang dapat mengikuti layanan bisa semakin luas. Informasi yang dibagikan kepada peserta didik dapat dikemas dalam bentuk share power point maupun video edukasi, sehingga proses penyampaian informasi tidak terkesan monoton atau membosankan. Pemilihan media dan bahan ajar juga harus dipilih dengan seksama, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik.

Peran guru BK dalam mengajak peserta didik aktif berdiskusi juga dapat menjadi salah satu indikator evaluasi, apakah informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Namun dalam prosesnya, sebagai bentuk tindak lanjut layanan informasi, perlu disadari peran orang tua juga tidak kalah pentingnya. Melibatkan orang tua dalam proses pemberian layanan informasi mengenai dampak pernikahan dini sangat diharapkan. Sehingga nantinya terjadi satu persepsi yang sama antara pihak sekolah, orang tua, dan juga peserta didik. (*)