JAKARTA, Joglo Jateng – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai strategi kebijakan fiskal oleh pemerintah telah efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi selama pandemi Covid-19.
Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Dewi Puspita mengatakan, salah satu kebijakan tersebut adalah program perlindungan sosial (Perlinsos). Kebijakan tersebut dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan tingkat kemiskinan tidak turun secara ekstrem.
“Selama pandemi, kebijakan fiskal berperan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal juga menahan agar tidak jatuh ke kemiskinan yang lebih dalam,” ujarnya, Rabu (13/7).
Dalam menentukan kebijakan fiskal, pemerintah telah memperhatikan berbagai karakteristik kemiskinan yang berkaitan dengan wilayah dan tingkat pengeluaran rumah tangga. Pemerintah juga telah membagi kebijakan fiskal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
Dengan upaya berbagai kebijakan yang telah diterapkan, Dewi berharap ke depan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia akan semakin menurun. “Harapannya ke depan lebih rendah lagi, sehingga kemiskinan akan semakin menurun diiringi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai 26,5 juta penduduk, atau 9,71 persen dari jumlah penduduk. Dari data terakhir itu, sebanyak 14,64 juta penduduk tinggal di pedesaan, dan sebanyak 11,85 penduduk tinggal di perkotaan.
Sebelumnya, selama pandemi, pemerintah telah memaksimalkan kebijakan fiskal melalui berbagai program perlindungan sosial yang meliputi program Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Subsidi BBM dan listrik serta subsidi minyak goreng. (ara/abd)
