KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus, menyetujui usulan anggaran KPU setempat untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2024. Anggaran yang disetujui sebesar Rp 45 miliar telah dilakukan verifikasi dan pencermatan pembiayaan.
“Usulan sebelumnya sekitar Rp 59,16 miliar. Namun setelah ada tahapan pencermatan dan verifikasi pembiayaan sesuai batas kewajaran, kemudian muncul angka Rp 45 miliar,” kata Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo.
Ia mengungkapkan anggaran sebesar itu masih memungkinkan berkurang. Mengingat nantinya masih ada berbagi biaya atau cost sharing dengan provinsi untuk pembiayaan honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Berdasarkan pengalaman Pilkada Bupati 2018 pelaksanaannya yang bersamaan dengan Pilkada Gubernur, cost sharing bisa mencapai Rp 19 miliar.
Penurunan anggaran juga terjadi pada usulan kebutuhan anggaran Bawaslu Kudus. Dari sebelumnya Rp 13 miliar, pembiayaan akhirnya muncul angka Rp 11 miliar setelah dilakukan pencermatan. Namun setelah ada cost sharing dari provinsi dipastikan juga turun. Karena tahun 2018 bisa mencapai Rp 3 miliar.
“Jika sebelumnya ada usulan sewa alat, seperti laptop, printer maupun scanner, maka dialihkan menjadi pinjam pakai dari kecamatan. Karena nantinya kebutuhan tersebut dianggarkan oleh kecamatan,” ujarnya.
Alasan harus membeli dan menjadi aset pemerintah, kata dia, karena nilai sewa dengan membeli hampir sama. Namun ketika membeli bisa menjadi aset daerah dan masih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ketika tidak dimanfaatkan oleh jajaran Bawaslu.
Kebutuhan anggaran Pilkada 2024 dari KPU maupun Bawaslu Kudus tersebut, akan diusulkan melalui APBD 2023, 2024 dan 2025. Sedangkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya sekali.
“Kebutuhan anggaran Pilkada baik dari Bawaslu maupun KPU tidak akan berubah, sepanjang pandemi mulai melandai. Berbeda ketika kasusnya melonjak dan harus ada penanganan ekstra tentunya akan ada realokasi anggaran untuk disesuaikan ketersediaan anggaran,” ujarnya. (ara/fat)
