SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan. berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, penurunan kemiskinan di Jateng mencapai 102,57 ribu jiwa dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa. Jumlah ini merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar dari 25 provinsi yang mengalami penurunan.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada Maret 2022, angka kemiskinan di Jateng turun 0,32 persen poin, yakni 10,93 persen. Sebelumnya, pada September 2021, angka kemiskinan di Jateng tercatat pada 11,25 persen poin.
Atas penurutnan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Jawa Tengah. Dia meminta semua pihak agar lebih semangat dalam bekerja, untuk menekan angka kemiskinan.
“Kita mendapat informasi dari BPS bahwa penurunan angka kemiskinan sangat signifikan. Ada 25 provinsi mengalami penurunan. Jateng penurunan angka kemiskinan tertinggi, sekitar 102 ribu. Ini artinya kita orang Jateng patut bersyukur, dan perlu giat lagi di era setelah pandemi,” kata wagub, yang juga Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menerangkan penurunan kemiskinan di Jateng tak lepas dari upaya berbagai pihak. Beberapa program yang telah digulirkan. Seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis.
Program tersebut dikelola ke dalam satu program unggulan. Yakni Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan. Dalam pelaksanaannya juga dikerjakan secara gotong royong mulai dari pemerintah provinsi hingga desa. Hal ini, membuat penurunan kemiskinan di Jateng sangat signifikan.
Selain dengan berbagai program tersebut, Gus Yasin juga melakukan komunikasi dengan para stakeholder terkait penurunan kemiskinan. Dari komunikasi tersebut, para stakeholder memberikan respon positif, untuk mewujudkan program ini. Sehingga, pemerintah tidak bekerja sendiri untuk menanggulangi kemiskinan.
“Ketika kita komunikasikan dengan perusahaan yang memiliki CSR (Corporate Social Responsibility), kita diskusikan dengan tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi, mereka mengikuti. Ada beberapa masyarakat yang ikut andil sosialisasi pengentasan kemiskinan. Ada bedah rumah yang dilakukan oleh CSR. Bahkan Baznas juga melakukan itu, memberikan insentif kepada masyarakat miskin,” papar wagub.
Gus Yasin menyampaikan, program Satu OPD Satu Desa Dampingan telah direplikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, hal itu sangat baik untuk bersama-sama memberikan rangsangan kepada masyarakat, agar bangkit dari zona kemiskinan.
Dia menilai pemerintah kota/kabupaten memiliki andil yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, wagub berharap agar seluruh kabupaten/kota melakukan langkah serupa.
“(Program) Desa dampingan, direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Itu juga dirasakan masyarakat, dan (pemerintah) kabupaten/kota menyampaikan ini efektif,” tandasnya. (hms/fat)
