Pemkab Wujudkan Ekosistem Digital, Menuju Desa Digital

BANGGA: Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo saat menerima pengahargaan Kepala Daerah Inovatif pada acara Satria Brand Award di salah satu hotel di Semarang, Rabu (27/7). (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

Aplikasi Sidekem

Di sisi lain, dalam kerangka menghidupkan ekosistem digital, Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan aplikasi Sidekem (Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang). Aplikasi ini dibangun sejak Tahun 2017, melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2017. Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengelola data desa, media informasi dan komunikasi pemerintahan desa, dan pelayanan administrasi kependudukan desa. Termasuk pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan informasi sumber daya dan potensi desa. Melalui Sidekem, desa diharapkan dapat menampilkan wajah desa melalui data dan berdaya melalui data. Dalam operasionalnya, Sidekem dapat didukung oleh perangkat lainnya yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Yakni seperti domain desa, cadangan penyimpanan desa dan akun media sosial desa.

Baca juga:  Pungli di Sekolah Pemalang Jadi Sorotan, Tim Saber Pungli Siap Bertindak!

Aplikasi Sidekem digunakan untuk menginput data desa termasuk data pemerintahan desa dan informasi publik desa. Juga menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, media komunikasi antara pemerintah desa, supra desa, dan masyarakat, serta layanan administrasi desa. Menurut data Dinpermasdes dari 211 desa di Kabupaten Pemalang, hanya 36 desa yang belum menggunakan Sidekem.

Saat ini, 19 desa di Kabupaten Pemalang memanfaatkan layanan publik secara digital yang tersebar di 10 Kecamatan.  Secara sistrematis dan bertahap, masyarakat didorong untuk melakukan transformasi. Pertama, dikenalkan dengan digitalisasi, lalu pembentukan pengalaman dengan inovasi–inovasi yang baik dalam tujuan digitalisasi, serta semua proses organisasi di desa.

Baca juga:  Pilkada Pemalang 2024 Ditetapkan 27 November, Syarat Pencalonan Mengacu Hasil Pileg 2024

Meskipun belum optimal, pada 19 desa tersebut mulai menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.  Sebagai gambaran, pada desa di atas, data terkait pelayanan publik mulai dilakukan dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel.

Tidak kalah penting, dalam kerangka menuju terwujudnya ‘Satu Data Pemalang’,  di antara 19 desa tersebut, sudah melakukan digitalisasi untuk penyusunan database bagi desa-desa berbasis bigdata. Sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa.

Potensi unggulan juga tergambar dari database desa, pendataan potensi unggulan desa dan kerjasama e-commerce masuk desa. Hal itu seperti yang terjadi pada pengrajin tas kulit di Desa Kreo Kecamatan Randudongkal, dan pengrajin konfeksi di Desa Kandang Kecamatan Comal. Pemanfaatan media digital untuk mem-publish UMKM-nya, mendapatkan perhatian dari perbankan, serta bisa menaikan omset produksinya. Dan dalam transaksinya sudah menggunakan QRIS. Tidak kalah penting, digitalisasi data desa juga memudahkan akses informasi warga. Sehingga terjadi transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. (adv/hms/all)